Haruskah Pemerintah Kucurkan Dana Tambahan untuk Lapas?

Bulan lalu terjadi sebuah kericuhan di lapas Gorontalo. Kericuhan yang terjadi di lapas Kelas IIA ini diduga karena pertikaian antara aparat dengan seorang narapidana.

Kerusuhan ini berujung pada sebuah temuan. Ternyata, jumlah narapidana yang ada di lapas Gorontalo telah melebihi kapasitas bahkan hingga dua kali lipat. Lapas yang seharusnya hanya dihuni oleh 330 narapidana ini ternyata diisi oleh 643 napi.

Bahkan kemudian pihak DItjen Pemasyarakatan Kemenkumham melalui humasnya Akbar Hadi menuturkan bahwa persoalan lapas Gorontalo ini bukan hanya soal kapasitas, namun juga jumlah personel keamanan tidak sepadan dengan banyaknya warga binaan.

Kejadian ini kemudian berbuntut pada usulan anggaran tambahan sebesar 1 triliun oleh Komisi III DPR. Wacana ini kemudian akan diusulkan pada pembahasan APBN Perubahan tahun 2016.

Namun tentu saja dana 1 triliun bukanlah jumlah yang sedikit dan bisa saja menjadi lahan korupsi baru. Karena itu Kompasiana membuat jajak pendapat perihal ini. Kompasiana melontarkan statement "Pemerintah Harus Kucurkan Dana 1 Triliun untuk Lapas" dan hasilnya 4 suara untuk Pro dan 6 suara untuk Kontra.

Melihat persoalan ini, Joe de Foster mengatakan bahwa kucuran dana yang diberikan pemerintah nantinya harus digunakan untuk membangun lapas-lapas di daerah dan pulau terpencil di Indonesia. Tidak perlu sebagus yang ada di kota besar, asalkan sesuai dengan standar.

"Lautan yang luas dan ganas akan menjadi border pengaman dan jika berani lari, mereka akan berhadapan dengan buasnya alam," tulis Joe.

"Penghuni penjara ini khusus untuk terpidana kasus narkoba dan koruptor saja dan biarkan mereka seumur hidup menikmati sulitnya hidup di daerah terpencil dan terisolasi," pungkasnya.

Bukan hanya Joe, Kompasianer Arif Febrianto juga mengatakan hal senada. Ia mendukung wacana soal kucuran dana 1 triliun untuk lapas ini. Bahkan menurutnya, lapas di Indonesia memang sudah tidak mendukung lagi untuk digunakan.

"Saya setuju untuk pembangunan lapas yang baru. Sebab kelebihan kapasitas dan kurangnya tenaga lapas sangat tidak efektif dalam penjagaan," tulisnya.

Tapi yang paling penting, tambahnya, adalah tentang bagaimana pengawasan penggunaan dana 1 triliun tersebut. Jangan sampai dana dengan jumlah yang besar ini tidak tepat guna dan menjadi lahan korupsi.

Memang, kerusuhan lapas ini bukan kali pertama. Pada April lalu, lapas Banceuy di Bandung juga mengalami insiden serupa. Bahkan dalam insiden ini lapas dibakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Karena inilah kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa sudah ada komitmen dadri Kementerian Keuangan untuk menganggarkan dana perbaikan dan penambahan kapasitas lapas dalam APBN.

Tentu saja wacana dana ini muncul dilatarbelakangi oleh banyaknya lapas di Indonesia yang menampung narapidana dalam jumlah melebihi maksimal.

Kembali pada jajak pendapat Kompasiana. Kendati kucuran dana ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lapas, sebanyak 6 Kompasianer menyatakan kontra terhadap adanya dana ini. Bahkan menurut salah satu voter dana tersebut sebaiknya dialihkan pada sektor lain yang jauh lebih membutuhkan.

Huda si Gila salah satu yang mengatakan kontra. Menurutnya dana 1 triliun yang sangat besar itu lebih baik dialihkan pada sektor pendidikan atau akan lebih baik jika digunakan untuk membangun fasilitas masyarakat lain yang minim.

"Banyak siswa-siswi miskin yang berprestasi namun terkendala ekonomi, bukankah lebih baik untuk kaum kecil yang memang seharusnya kita bantu?" tulisnya.

Argumen ini juga mendapat dukungan dari Zulkarnain Uwiga. Dana 1T ini menurutnya lebih baik digunakan untuk meningkatkan ksejahteraan masyarakat miskin. Bukan untuk mengembangkan lapas di Indonesia.

"Yang lebih penting di negara ini adalah bagaimana menurunkan angka kriminalitas. Jika negara memandang perlu ada penambahan lapas baru itu berarti mindset negara ini adalah semakin tinggi kriminalitas. Bukan bagaimana mencegah kriminalitas itu. Sangat shympomatic," ujar Zulkarnain.

Memang anggaran ini baru sebatas wacana dan akan diajukan pada pembahasan APBN Perubahan mendatang, namun tidak ada salahnya jika kita ikut mengawasi proses ini dari sekarang. Agar kemudian jika dana tersebut benar dikucurkan bisa tepat guna dan terhindar dari sikap koruptif. (YUD)