Mohon tunggu...
Kompasiana
Kompasiana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Akun Resmi

Akun resmi untuk informasi, pengumuman, dan segala hal terkait Kompasiana. Email: kompasiana@kompasiana.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

5 Pandangan Soal Partai Golkar di Bawah Kepemimpinan Setya Novanto

24 Mei 2016   11:53 Diperbarui: 24 Mei 2016   12:00 245
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tim transisi Golkar. Sumber: Kompas

Jokowi akan didukung dari partai pengusungnya PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, juga dari parpol mantan parpol oposisi yaitu PPP, PAN, Golkar, PKS. Prediksi saya, semua parpol tersebut akan  mendukung penuh Jokowi, tidak mengusung capres sendiri.

Apalagi Golkar dengan ketum-nya Setnov yang pernah terlibat sejumlah kasus (seperti papa minta saham) rasanya sulit untuk maju sebagai capres. Barter yang mungkin terjadi adalah menyodorkan salah satu petinggi partai untuk menjadi wapresnya Jokowi dan meminta kadernya menduduki jabatan menteri.

4. Anomali Masyarakat Indonesia dalam Memilih Pemimpin

TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN. Setya Novanto saat masih menjabat Ketua DPR
TRIBUNNEWS / IRWAN RISMAWAN. Setya Novanto saat masih menjabat Ketua DPR
Memilih pemimpin, menurut Trisno Utomo secara logika kita akan memilih pemimpin yang baik, memiliki pengetahuan, etika, moralitas, keahlian, kredibilitas, kemampuan melakukan komunikasi, keluasan visi, dan persyaratan-persyaratan lain yang dianggap penting untuk dipenuhi sebagai seorang pemimpin.

Namun yang terjadi di Indonesia, ada anomali atau penyimpangan dalam memilih pemimpin. Khususnya terkait dengan persyaratan moralitas tersebut.

Hal seperti itulah yang baru saja terjadi ketika terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk periode 2016-2019 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Bali.

Setya Novanto merupakan sosok yang kontroversial, karena dikaitkan dengan beberapa kasus, antara lain: kasus pengalihan hak tagih Bank Bali (1999), penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton (2003), penyelundupan limbah beracun (B-3) di Pulau Galang, Batam (2006), korupsi Proyek PON Riau (2012), dan dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP (2013). Tentu saja yang paling diingat adalah kasus Papa Minta Saham.

Selain kasus pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut diatas, ada pula anomali lain yang terjadi, yaitu dalam kasus pemilihan langsung Kepala Daerah (Bupati atau Walikota), dimana sang suami terjerat kasus korupsi, namun ternyata masyarakat pemilih tidak segan dan tidak jera memilih isterinya untuk menjadi Bupati atau Walikota.

Kasus dimaksud adalah terpilihnya Bupati Kendal periode 2010-2015 Widya Kandi Susanti. Disaat suaminya (Hendy Boedoro, yang juga menjabat Bupati Kendal 2000-2005 dan 2005-2007) ditahan karena terjerat kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal 2003 dan 2004, Widya Kandi Susanti maju dalam Pilkada dan terpilih menjadi  Bupati Kendal periode 2010-2015.

Demikian juga Airin Rachmi Diany, Walikota Tangerang Selatan periode 2011-2016 yang terpilih kembali untuk periode 2016-2021, walaupun suaminya (TB. Chaeri Wardana) terjerat kasus korupsi alat kesehatan di Tangerang Selatan dan Banten, kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar), dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Di Balik Kemenangan Setnov

Setya Novanto saat masih menjabat di kursi DPR. Kompas.com
Setya Novanto saat masih menjabat di kursi DPR. Kompas.com
Kemenangan Setnov memimpin Partai Golkar menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Setnov yang sebelumnya menjadi bulan-bulanan media karena kasus papa minta saham itu dianggap oleh publik sebagai politisi licin, kontroversial, serta terindikasikan terlibat berbagai kasus hukum.

Sosok Setnov, menurut Amirudin Mahmud merupakan sosok yang memiliki rekam jejak yang buruk dan terkait beberapa kasus hukum. Meski demikian, ia selalu lolos dari jeratan hukum.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun