6 Pandangan Terkait Program Kelistrikan 35.000 MW

[caption caption="Ilustrasi - membangun program listrik 35.000 MW (Kontan)"][/caption]Pemerintah serius merealisasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. Program yang akan diwujudkan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta ini diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp1.000 triliun. Pengusaha dari berbagai negara pun tertarik menjadi investornya. Adapun program ini dilatarbelakangi oleh krisis listrik selama puluhan tahun yang dialami Indonesia. Namun demikian, program ini bukannya tak menuai kritik. Menteri Rizal Ramli pernah menyatakan program ini tidak masuk akal karena untuk itu dibutuhkan investasi yang sangat besar.

Dari sekian banyak artikel yang terkumpul dalam topik pilihan Program Kelistrikan 35.000 MW, berikut ini 6 artikel yang menyuarakan aspirasi terkait topik tersebut. 

1. Rizal Ramli Proyek 35.000 MW Mustahil, Jokowi Bisa!

Imam Kodri dalam opininya mengaku optimis bahwa pada pemerintahan Jokowi, program kelistrikan 35.000 MW dapat tercapai sesuai target. Pasalnya, Jokowi sudah mempersiapkan beberapa hal untuk mengatasi kendala yang menghadang, misalnya perizinan dan pembebasan lahan.

Selain itu, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Program Listrik 35.000 MW yang mencakup pengadaan pembangkit, transmisi dan gardu induk, penyehatan keuangan PLN, dan energi primer, telah memberikan kepastian dan konsistensi aturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Listrik 35,000 MW.

2. Swasta Dominasi Proyek Listrik 35.000 Megawatt, Jatah PLN Hanya 5.000 MW

[caption caption="Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kantor Presiden, membahas program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt serta tranmisinya. Pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden untuk mempercepat pembangunan proyek listrik tersebut. Isinya, antara lain, dimungkinkan penunjukan yang lebih cepat dan mewajibkan pemerintah daerah untuk mendukung. Foto: print.kompas.com dan kompas.com Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/issonkhairul/swasta-dominasi-proyek-listrik-35-000-megawatt-jatah-pln-hanya-5-000-mw_55bb3096a423bd290d53213d"]

[/caption]Menurut Isson Khairul, melihat porsi proyek listrik yang demikian besar pada swasta, dibandingkan dengan jatah PLN, boleh jadi ke depannya, penguasaan listrik yang merupakan salah satu sumber energi pokok rakyat, akan berada di tangan swasta. Ia berkesimpulan bahwa swastanisasi proyek pembangkit listrik 35.000 MW tersebut bukanlah proyek untuk rakyat agar rakyat mendapatkan listrik dengan harga murah, tapi justru proyek yang memperkuat dominasi swasta untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak.

3. Proyek Listrik 35.000 MW dan Sepak Terjang Bandit Ekonomi

Perbedaan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proyek listrik 35.000 MW, membuat Kompasianer Ryan M teringat akan sebuah buku berjudul "Confessions of An Economic Hitman" yang ditulis oleh John Perkins. Economic Hitman alias Bandit Ekonomi. Tugas bandit ekonomi ini adalah memuluskan upaya penguasaan sumber daya alam di suatu negara agar beralih ke tangan negara tempat para bandit ekonomi tersebut bekerja - dalam hal ini Amerika Serikat, atau lebih tepatnya ke tangan para pemilik perusahaan multinasional.

Kesimpulannya, Ryan berharap proyek listrik 35.000 MW tidak akan menjadi sasaran para bandit ekonomi. Ia ingin pembangunan di Indonesia tidak ditumpangi oleh konflik kepentingan sehingga Indonesia dapat melakukan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Proyek Infrastruktur Listrik, Ayam atau Telur?

Dalam pelaksanaan program listrik 35.000 MW, Angra Bramagara mengulasnya dengan perpaduan filosofi “lebih duluan ayam atau telur”, khususnya dalam hal investor yang akan menjalankan program tersebut. Ibarat cerita, investor dan infrastruktur bagai ayam dan telur, mana yang terlebih dahulu harus ada. Investor yang berbasis produksi mau menanamkan modalnya di Indonesia, asalkan sarana dan prasarana pendukung produksinya tersedia, serta juga mereka ingin dimudahkan untuk berproduksi di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya juga menyiapkan spare sarana dan prasarana kalau-kalau besaran kebutuhan listrik ternyata di luar perkiraan awal yang harus segera cepat teralisasi, di mana nanti ketika investor memerlukan listrik yang ternyata butuh tambahan daya secepatnya maka pemerintah sudah tinggal instal saja. Spare Sarana dan prasarana itu ibarat komponen kepastian dari pemerintah yang dipegang oleh calon investor.

5. Apa Kabar Proyek Listrik 35.000 MW, Pak Menko?

Kompasianer John Rubby P menyayangkan sikap Rizal Ramli yang mengkritik program listrik 35.000 MW. Menurutnya dengan dijalankan program listrik 35.000 MW dapat membantu daerah-daerah yang masih kekurangan daya listrik di Indonesia, terutama di pedesaan.

Ia juga memberikan contoh daerah yang sering terjadi pemadaman listrik di Kalimantan. Di Kalimantan Barat misalnya, hampir setiap hari pemadaman dilakukan oleh PLN. Tentu itu semua akibat kekurangan pasokan, demikian juga di Kalimantan Utara. Daerah yang belum terjamah oleh aliran listrik masih banyak di desa-desa Kalimantan.

6. Daya 35.000 Megawatt, So What?

Dalam program listrik 35.000 MW, Kompasianer Boy Mihaballo berpendapat bahwa program tersebut dirasa sangat berat. Mengingat pada pemerintahan yang lalu selama 10 tahun hanya mampu menambah 10.000 megawatt, program Jokowi dianggap seperti mimpi belaka. Terlebih lagi, wakil presiden yang menjabat juga masih orang yang sama.

Boy juga mengulas seberapa realistis program tersebut dapat terlaksana dengan mengambil opini Rizal Ramli di media massa, seperti situasi di lapangan di mana perusahaan-perusahaan pemegang kontrak pembangunan pembangkit listrik didominasi oleh perusahaan yang tidak memiliki modal kapital sehingga program listrik 35.000 MW dirasa tidak realistis.(LBT)