[caption caption="KOMPAS.com / MUHAMAD SYAHRI ROMDHON Sari (38) menemani putranya Muhammad Ridho (15) dan keponakannya, Rotiah (5) belajar dalam gelap karena kediamannya tak memiliki aliran listrik. Ironisnya, kediaman Sari hanya berjarak sekitar 100 meter dari Kantor Bupati Cirebon."][/caption]Rencana pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA menimbulkan beragam respons masyarakat. Bagi masyarakat yang berstatus sebagai karyawan dengan gaji pas-pasan, rencana ini membuat kelimpungan karena pusing bagaimana cara mengalokasikan pengeluaran rumah tangga agar tidak bocor.
Hal ini pula semakin kompleks tatkala disandingkan dengan kondisi masyarakat di daerah yang mungkin baru saja mengecap rasanya seberkas sinar lampu neon dan listrik. Beragam respons masyarakat pun mencuat, demikian pula dengan Kompasianer melalui ragam opini maupun reportasenya. Berikut ini tujuh ulasan Kompasianer mengenai rencana pencabutan subsidi listrik yang dipilih dari artikel-artikel dalam topik pilihan Subsidi Listrik Dicabut.
1. Sesat Pikir Subsidi
Subsidi bukan "barang haram", demikian ungkap Faisal Basri. Karena tujuan subsidi sejatinya untuk membantu kelompok masyarakat tak mampu atau lemah. Namun, yang perlu dicatat adalah, sebagian besar jenis subsidi di Indonesia salah sasaran, karena bentuknya adalah "subsidi komoditas", bukan subsidi orang.
Sejalan dengan meningkatnya jenis "subsidi orang", sudah saatnya subsidi komoditi diturunkan bertahap. Pemerintah membuat target penurunan porsi subsidi komoditi secara bertahap hingga tingkat yang bisa ditoleransikan. Ia berharap dengan begitu jumlah penduduk miskin diharapkan turun jauh lebih cepat. Dan, tentu saja subsidi orang lebih adil.
2. Jangan Cabut Subsidi Listrik
Terkait recana pencabutan subsidi listrik yang telah menjadi wacana, Yon Bayu mengungkapkan setuju dengan penghematan dan pengalihan anggaran dari yang tidak produktif menjadi produktif. Namun, ia berharap pemerintah juga harus mencari cara yang lebih berkeadilan.
[caption caption="Ilustrasi: KOMPAS/HERU SRI KUMORO "]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/12/09/listrik-56673f9b6e7e61020c82a578.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
3. Subsidi Listrik Dicabut? Brilian!
Inilah hebatnya masyarakat Kalimantan. Mereka begitu sabar meskipun pemerintah pusat bersikap berat sebelah karena lebih memprioritaskan pembangunan di Pulau Jawa. Menurut Puja Mandela sebagai warga yang berdomisili di Kalimantan, sebelum memberlakukan kebijakan pencabutan subsidi listrik, PLN sebaiknya terlebih dahulu meningkatkan pelayanan PLN di Pulau Kalimantan. Apalagi selama ini kualitas pelayanan PLN di Kalimantan masih jauh dari sempurna. “Di daerah saya, padam listrik itu sudah jadi tradisi. Pemadaman listrik tiga kali sehari itu sudah sangat biasa di sini,” ungkap Puja.
4. Pencabutan Subsidi Listrik dan THR Aparat Negara
Aldy M Aripin mengasosiasikan antara pencabutan subsidi listrik dengan kebijakan pemerintah dan DPR dalam memberikan Tunjangan Hari Raya kepada PNS. Ia menilai bahwa ini (THR) bukan kebijakan yang salah, bahkan layak didukung. Tetapi hendaknya pemerintah mengkaji kembali apakah mereka yang masuk kategori golongan mampu seperti pejabat negara bahkan presiden masih harus dapat tunjangan hari raya.
Jika kebijakan subsidi listrik pemerintah dan DPR mampu berhitung dengan cermat dan cepat, dengan melakukan klasifikasi pantas dan tidak untuk mendapatkan subsidi listrik, mengapa untuk urusan THR pemerintah dan DPR tidak bisa melakukannya?
5. Selamatkan Pelanggan PLN 450 VA! (Cara Mudah Membedakan Pelanggan Kaya-Miskin)
Bercampur kesal, Anna Melody menyatakan ungkapan yang tegas. Menurutnya, meski tidak langsung jatuh miskin dan meninggal karena listrik dicabut, tetapi jelas ini kebijakan yang membebani rakyat miskin dan ngawur.
[caption caption="TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/12/09/pln-5667414fd87a61e41d68c68d.jpg?v=600&t=o?t=o&v=770)
Mari kita hitung sederhana saja, apa yang bisa menyala dengan listrik 450 VA untuk rumah tangga (bukan kos)? Air Conditioner (AC) jelas tidak bisa, adakah orang kaya yang mau hidup tanpa AC? Komputer pun juga jelas tidak bisa. Dengan 450 VA itu hanya bisa untuk lampu dan TV, untuk menyetrika saja harus siang hari alias semua perangkat listrik dimatikan baru cukup, begitu pula untuk menyalakan pompa air.
6. Rencana Pemerintah Cabut Subsidi PLN, Momentum ketika Listrik Telah Jadi Kebutuhan Pokok Rakyat Jelata
“Berikan rakyat solusi, bukan janji saja dalam bentuk sosialisi, rakyat sudah capek memperhatikan sosialisasi,” Ervan Yuhenda menyimpukan. Berikan rakyat pekerjaan, sehingga mampu membiayai hidup, termasuk membiayai pemerintah agar kebijakannya benar sehingga sengketa antara PLN dan pelanggan, yang nunggak tak terjadi.
7. Timbang-timbang Subsidi Listrik
Terlepas dari wacana mekanisme pencabutan subsidi tersebut di atas, menurut pandangan Agus Suprihanto penggunaan listrik seyogyanya mampu menyejahterakan masyarakat dan selaras dengan semboyan “listrik untuk kehidupan yang lebih baik”.
Dalam opininya Agus ingin menegaskan bahwa listrik seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat penting. Budaya penggunaan listrik yang boros dan konsumtif selama ini, sudah selayaknya sedikit-demi sedikit diubah menjadi budaya hemat dan produktif.
***
Pentingnya ditinjau kembali parameter yang disematkan pemerintah yang menilai bahwa rumah tangga berdaya 450 VA dan 900 VA tergolong kelas menengah. Keadilan dan pemerataan jaringan listrik bagi penduduk di garis depan yang belum memperoleh akses jaringan listrik dapat menjadi agenda yang memberi harapan. (JAC)