[caption caption="Tambang PT Freeport Indonesia (KOMPAS/AGUS SUSANTO)"][/caption]
Wacana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia terus bergulir selepas mencuatnya kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Setya Novanto. Kontrak karya PT Freeprot Indonesia memang akan habis pada 2021. Adapun putusan memperpanjang atau memutus kontrak ditentukan pada 2019. Namun demikian, negosiasi perpanjangan kontrak sudah dilakukan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia dan masih terus berlangsung hingga kini.
Sempat beredar kabar bahwa pemerintah sudah pasti akan mengabulkan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Namun, diakui Presiden Jokowi, pemerintah belum bisa memastikannya walaupun mengharapkan PT Freeport Indonesia melanjutkan penambangannya asal memperhatikan lima hal, yakni pembangunan Papua, peningkatan lokal konten, divestasi, royalti, dan industri pertambangan di Papua. Selain itu, pemerintah juga mengimbau PT Freeport Indonesia untuk menyelesaikan pembangunan smelter di Indonesia.
Memang dibutuhkan investasi besar untuk melanjutkan penambangan di Papua. Namun demikian, haruskah yang melanjutkannya adalah PT Freeport Indonesia? Tidak mampukah perusahaan milik bangsa sendiri yang mengelolanya? Berbanding luruskah antara sumber daya alam yang dikeruk di Papua dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua? Kompasianer, tuliskan opini Anda terkait kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan label "kontrak Freeport" (tanpa tanda kutip) dalam topik pilihan "Perpanjangan Kontrak Freeport". Jangan lupa, suarakan pula opini Anda dalam Pro-Kontra "Pemerintah Harus Perpanjang Kontrak Freeport". (NUR)
