JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai pensiun dapat menjadi solusi untuk mengatasi perwira TNI yang tidak mendapatkan jabatan.
"Bagaimana jalan keluarnya, ya pensiun," kata Choirul saat diskusi bertajuk "Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil", di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Baca juga: Komisi I Dinilai Perlu Membahas soal Rencana Restrukturisasi TNI
Choirul berpandangan bahwa pensiun tidak akan menghilangkan profesionalisme maupun kemampuan yang dimiliki personel tersebut.
Ia pun menilai pemerintah tak seharusnya mengeluarkan kebijakan yang justru berkontradiksi dengan masalah tersebut. Kebijakan yang ia maksud adalah perpanjangan masa pensiun.
"Jangan juga kontradiksi kita memperpanjang usia pensiun di level bawah," ungkapnya.
Saran lain yang disampaikan adalah pembentukan divisi baru atau lembaga tentara agar personel TNI dapat disalurkan.
Baca juga: Timses Prabowo Kritik Rencana Restrukturisasi TNI di Era Jokowi
Sementara terkait dengan rencana penempatan perwira aktif di jabatan sipil, Choirul menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
"Clear itu enggak boleh, karena bertentangan dengan UU. Yang pasti pasal 47 ayat 2 itu membatasi," ujar Choirul.
Pasal 47 ayat 2 UU TNI menyebutkan militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.
