JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana evaluasi tarif Tol Trans-Jawa, khususnya bagi non kendaraan pribadi atau kendaraan logistik, masih terus dibahas antara pemerintah dengan asosiasi jalan tol.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (13/2/2019) siang, sempat muncul gagasan untuk mengurangi tarif kendaraan logistik tanpa harus mengurangi target pendapatan badan usaha jalan tol (BUJT).
"Jadi khusus logistik, kalau dari BUJT bisa berhitung, kalau Rp 10.000, mobilnya lima yang masuk. Kenapa tidak turun (jadi) Rp 5.000, mobilnya 10. Pendapatan sama Rp 50.000, tapi kelihatan ramai," kata Basuki saat dijumpai di kantornya.
Baca juga: Kenaikan Tarif Tol Bandara Ditunda
Gagasan lainnya yaitu dengan pemberian subsidi. Namun kedua gagasan tersebut masih belum final dan harus dibicarakan lagi untung rugi dari aspek bisnis serta investasi.
"Presiden bilang coba dikaji lagi kebanyakan subsidi bisa terjadi distorsi," sebut Basuki.
Meski demikian, Basuki mengatakan, sebagai regulator pihaknya harus melindungi kepentingan konsumen dan juga investor yang menanamkan modalnya untuk pembangunan jalan tol.
Dengan demikian, penurunan tarif Tol Trans-Jawa tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tanpa adanya kajian yang dapat saling menguntungkan.
"Ada perjanjian investasi. Kalau seperti Tol Suramadu bisa diputuskan langsung karena enggak ada investasi," tuntasnya.
