Ridwan Kamil Bakal Bongkar Seluruh Direksi BUMD di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat tengah melakukan reformasi di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Rencananya, ia bakal merombak seluruh jajaran direksi BUMD yang ada di Jabar.

Setelah melengserkan direksi Bank Jabar dan Banten (BJB), dua hari lalu Ridwan juga membongkar jajaran direksi di PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

"Jadi begini, semua BUMD akan direformasi direksi komisarisnya dengan fit proper yang saya awasi langsung. Jadi bukan hanya BIJB, adalah kebijakan untuk semua BUMD. Hari ini berlangsung juga, Jasa Sarana di-treatment yang sama. Jadi tidak spesifik ke satu BUMD tapi seluruh BUMD dimulai dari BJB," tutur Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat (28/12/2018).

Emil mengatakan, reformasi BUMD perlu dilakukan sebagai bentuk penyegaran. Selain itu, ia pun memberikan tantangan baru kepada direksi BUMD agar ada peningkatan kinerja yang berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Kan kebanyakan BUMD merugi tidak memberikan keuntungan seperti BJB sehingga saya bedah dan saya berikan indikator baru. (Direksi baru) sama harus profitable, kalau tiap tahun hanya minta duit dari Pemprov menurut saya enggak begitu. Jadi saya akan tantang," tuturnya.

Baca juga: APBD 2019 Disetujui, Ridwan Kamil Geber 40 Proyek Strategis

Meski demikian, Emil memberi peluang kepada direksi lama untuk kembali mengikuti fit and proper test. Ia menargetkan, proses seleksi bisa rampung dalam waktu sebulan.

"Jadi artinya, yang lama boleh ikutan lagi, enggak masalah, untuk ikutan dalam fit proper yang baru. Targetnya paling sebulan. Dibuka, diseleksi, dipilih, saya monitor langsung memastikan visi misi lima tahun terkejar. Kalau orang lamanya bisa kompetitif, meyakinkan, gak ada masalah. Jadi gak ada terlalu kaku," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jabar Eddy Nasution menuturkan, ada 11 BUMD yang tengah direformasi. Menurut dia, perombakan direksi dimaksudkan untuk mengedepankan profesionalitas dalam mengelola BUMD.

"Tujuan Pak Gubernur itu bagaimana profesionalisme dikedepankan untuk mengelola. Untuk mendapatkan orang profesional caranya ya dengan fit and proper test. Jadi ada seleksi," tuturnya.

Seluruh proses seleksi direksi BUMD akan dilaksanakan di bawah pengawasan gubernur melalui Biro Sarana Prasarana.

"Penanggungjawab (seleksi) Biro Sarana Prasarana. Prosesnya belum, nanti maraton kami umumkan. Target kami sebulan beres," ucapnya.

Ia berharap, penyegaran di BUMD bisa mengembalikan kualitas perusahaan daerah yang selama ini merugi.

"BUMD itu yang untung itu BJB, Jamkrida, dan Jaswita, sisanya rugi. Jadi ada yang hidup dari penyertaan modal untuk bayar beban ya ini harus kita sehatkan. BIJB itu masuk kategori tidak rugi tapi mendekati kritis karena mendekati jatuh tempo melakukan pembayaran utang. Kita ingin mencari orang yang benar-benar bisa membawa percepatan," jelasnya.