JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menyebut kader Demokrat terlibat perusakan baliho di Riau. Menurut Ferdinand, Wiranto telah menuduh secara serampangan.
"Pernyataan Wiranto yang menyebut perusakan baliho di Pekanbaru adalah kader PDIP dan Demokrat adalah salah dan terburu-buru. Saya harus nyatakan bahwa itu tidak benar. Tidak ada kader Demokrat yang melakukan perusakan baliho," ujar Ferdinand melalui keterangan tertulis, Selasa (18/12/2018).
Baca juga: SBY Yakin Jokowi Tak Terlibat Perusakan Atribut Demokrat
Â
Ferdinand menilai, seharusnya Wiranto tidak terburu-buru dalam mengeluarkan pernyataan.
Dia juga meminta Wiranto menunjukan bukti jika kader Demokrat benar terlibat perusakan baliho atau atribut kampanye lain di Pekanbaru, Riau.
"Saya minta Wiranto membuktikan tuduhannya, jika tidak ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik," kata dia.
Baca juga: SBY Beda Pendapat dengan Wiranto soal Perusakan Atribut Demokrat
Â
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut oknum Partai Demokrat dan PDI-P terlibat dalam perusakan atribut kampanye Demokrat.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (17/12/2018). Dalam konferensi pers tersebut Wiranto didampingi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Nah ternyata dari Pak Kapolri cepat sekali mengusut itu ternyata memang perbuatan oleh oknum-oknum tertentu, dari partai tertentu, baik partai PDI-P maupun Demokrat ada. Oknum itu sudah ditangkap," kata Wiranto.
Baca juga: Wiranto: Oknum Demokrat dan PDI-P Terlibat Perusakan Atribut Kampanye di Riau
Wiranto menambahkan oknum tersebut bergerak atas inisiatif sendiri, sehingga bukan atas arahan pimpinan partai mereka.
Ia menduga motif pelaku melakukan tindakan tersebut hanya untuk mencari perhatian dari pimpinan partai politik masing-masing.