JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sempat memarahi bahkan mengancam Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil agar lima juta sertifikat tanah bisa dikeluarkan pada tahun 2018.
"Terserah kerja pagi sampai tengah malam, Sabtu-Minggu kerja enggak apa-apa. Yang penting masyarakat dapat sertifikat, tetapi mesti diancam. Saya ancam Pak Menteri kalau lima juta (sertifikat harus) tercapai," kata Jokowi di Rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, Senin (3/11/2018).
Hal ini dilakukan agar target sertifikat yang diberikan ke masyarakat tercapai.
Baca juga: Jokowi Bagikan 5.000 Sertifikat Tanah ke Warga di Jakarta Timur
"Inilah kondisi riil yang saya sampaikan, apa adanya. Tahun lalu saya perintah ke BPN, tahun ini tujuh juta (sertifikat), tahun depan sembilan juta sertifikat keluar. Caranya gimana saya enggak mau tahu, tahu saya, saya serahkan ke masyarakat dan masyarakat senang," ujarnya.
Jokowi menambahkan, penerbitan sertifikat lahan demi mengantisipasi sengketa.
Pasalnya sertifikat bisa menjadi bukti hukum konkrit kepemilikan lahan.
Baca juga: BPN Targetkan 7 Juta Sertifikat Tanah Terpenuhi Akhir 2018
"Di Jakarta apalagi, sengketa dimana-mana, saya kira Pak Gubernur rasakan. Tidak hanya di DKI, provinsi lain sama karena enggak ada sertifikat. Kalau sudah pegang ini (sertifikat), enak, ini adalah tanda bukti hukum atas tanah yang kita miliki," kata dia.
Ia berharap warga dapat menjaga baik sertifikat yang telah didapatkan. Jokowi meminta sertifikat disimpan dan difotokopi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk warga Jakarta Timur di kawasan Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Senin.
