JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah bahwa Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan untuk mengevaluasi anggaran pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Mendagri saat mengomentari empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Dalam penjelasannya, Tjahjo sempat menyinggung anggaran di Pemprov DKI Jakarta.
"Selama 4 tahun kami punya kewenangan mengevaluasi anggaran semua berjalan dengan baik karena memang awalnya saja 2015 penyerapannya kecil tetapi setelah itu sudah mulai bagus," ujar Tjahjo, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (22/10/2018).
Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Ganti Proposal Dana Hibah Rp 2,09 Triliun dengan Rp 1 Triliun
"Kayak DKI Jakarta kami akan mengoreksi bahwa anggaran DKI tolong sisihkan anggaran APBD atau PAD untuk Bekasi terkait masalah sampah, untuk Tangerang dan Depok, untuk mengurangi masalah kemacetan, masalah banjir dan sebagainya," lanjut dia.
Tjahjo tak menjelaskan lebih lanjut atas pernyataannya itu.
Saat ini, persoalan dana hibah Pemprov DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi sedang menjadi polemik.
Pada 2018, Pemkot Bekasi dipastikan tidak akan mendapatkan dana hibah atau dana kemitraan dari Pemprov DKI Jakarta.
Sebab, tak ada alokasi anggaran tersebut di APBD-Perubahan DKI Jakarta 2018.
Sebelumnya, Tjahjo menyatakan yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki komitmen menyisihkan anggaran Pemprov DKI untuk Pemkot Bekasi.
Baca juga: Polemik Dana Hibah, Mendagri Minta Pemkot Bekasi Tak Boikot Truk Sampah dari Jakarta
Pemberian dana itu, menurut Mendagri, agar daerah-daerah penyangga Jakarta ikut berperan membantu meengatasi masalah banjir, kemacetan hingga persoalan sampah.
Seperti diketahui, akibat persoalan dana hibah itu, Pemerintah Kota Bekasi sempat melakukan penghadangan dan penahanan truk sampah DKI Jakarta yang melintasi Kota Bekasi.
Selama ini truk-truk sampah dari Jakarta mengangkut sampah dan membuangnya di TPA Bantargebang, Bekasi.
Tjahjo meminta agar Pempov DKI Jakarta dan Pemkot Bakasi duduk bersama mencari solusi atas persoalan tersebut.
Di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Gubernur DKI Jakata Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk membicarakan masalah tersebut.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
