KOMPAS.com -Â Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 resmi dibuka.
Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Jakarta, Kamis, (6/9/2018) telah disampaikan pendaftaran akan dibuka 19 September 2018.
Total terdapat 122.454 formasi tenaga pendidik untuk kebutuhan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Â
Jumlah tersebut terdiri dari: guru madrasah Kementerian Agama bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi, guru Kelas dan mata pelajaran untuk pemerintah daerah (pemda) sebanyak 88.000 formasi, dan guru agama untuk pemda sebanyak 8.000 formasi.
Baca juga: 122.454 CPNS 2018 untuk Pendidik, Ini Nilai Minimal yang Harus Diraih
Melalui siaran pers, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait proses pendaftaran ini:
1. Terintegrasi melalui portal nasional
Kepala BKN Bima Haria Wibisana Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal lain oleh Instansi.
2. Sistem tes berbasis komputer
Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang dan total pelamar akan melampaui total peserta.
3. Kendala terbanyak: update data NIK
Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.Â
4. Disiapkan 176 lokasi tes
Selanjutnya untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
