Ketum Muhammadiyah: Jangan Jadikan Masjid Pusat Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Natsir mengingatkan agar masjid jangan dijadikan pusat politik praktis dan tidak boleh dipolitisasi.

Muhammadiyah sejak awal menegaskan sikapnya tersebut.

"Muhammadiyah paling depan, sejak dulu untuk mengajak masyarakat tidak menjadikan masjid sebagai pusat politik praktis dan politisasi," kata Haedar di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Menurut Haedar, masjid memang sebuah wahana yang dapat menampung semua orang dengan keragamannya masing-masing.

Baca juga: Bertemu, Ini yang Dibicarakan Wakapolri dan Ketum PP Muhammadiyah

Akan tetapi, terkait politik praktis, hal tersebut bersifat kategoris, yakni apabila tidak memilih salah satu, maka akan memilih yang lain.

Oleh sebab itu, ia menyatakan, masjid tidak sepatutnya dipolitisasi dan menjadi pusat politik praktis.

Namun demikian, sebut Haedar, masjid harus menjadi sarana pendewasaan politik masyarakat.

"Jadikan masjid (sebagai) pusat pencerdasan, pendewasaan, dan pendidikan politik. Ini bedanya," jelas Haedar.

Ia berpandangan, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu politik menjadi melek dan sadar politik.

Namun, pada saat bersamaan masyarakat memiliki keadaban politik. Di sinilah masjid dapat berperan untuk memberikan pendidikan politik.

Akan tetapi, pendidikan politik yang diajarkan haruslah mencerdaskan moral dan tidak berupa politik praktis.

"Dari masjid inilah pendidikan politik berjalan, tapi politik yang mencerdaskan, politik moral, dan bukan pada soal pendidikan politik praktis," sebut Haedar.