5. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
Baca juga: 12 Penggugat Presidential Threshold Klaim Bukan Partisan Politik
6. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
7. Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945
8. Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Baca juga: Presiden Persilakan Masyarakat Gugat Presidential Threshold ke MK
9. Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah "constitutional engineering", tetapi justru adalah "constitutional breaching", karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Melihat sejumlah argumentasi yang ada, Hadar menegaskan, tidak berlebihan apabila saat ini sedang terjadi darurat konstitusi.
"Masak kita mau terus menerus melaksanakan pemilihan umum kita, tapi dengan aturan yang bertentangan dengan konstitusi? Jadi ini situasi yang menurut hemat kami, sudah emergency konstitusional kita, sudah darurat," ujar Hadar.
Â
MK Harus Segera Memutuskan
