Budi mengakui baik dishub setempat dan pelaku pelayaran mengetahui tata laksana pelayaran, namun mereka terkadang enggan melaksanakan aturan itu dengan baik.
Baca juga: Beragam Peralatan Ini Digunakan Basarnas untuk Cari Korban KM Sinar Bangun
Ia menilai insiden ini menjadi pelajaran yang mahal bagi seluruh pihak terkait keselamatan pelayaran.
Ia pun meminta pejabat pemerintah daerah dan dinas perhubungan terkait untuk memperhatikan kelaikan dan aspek keselamatan kapal, seperti manifes hingga izin berlayar.
"Proses pendaftaran, pembuatan manifes, keharusan tidak melampaui batas itu menjadi suatu bagian yang harus dan jug surat izin berlayar harus ada setiap pelayaran berlangsung," kata dia.
Baca juga: Jokowi Sampaikan Duka Cita atas Musibah KM Sinar Bangun di Danau Toba
Selain mengeluarkan edaran, Kemenhub juga akan memperkuat pendidikan keselamatan bagi nahkoda. Sebab, nahkoda merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas keselamatan di kapal.
"Kita akan tingkatkan pendidikan kepada nahkoda, karena nahkoda adalah pimpinan perjalanan. Yang bersangkutan harus tahu persis apa yang harus dilaksanakan," katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan menggencarkan pembagian life jacket hingga 1-2 bulan ke depan kepada para pelaku pelayaran.
Baca juga: Keluarga Korban Kecewa Cara Kerja Tim Pencari Korban KM Sinar Bangun
Pemerintah juga tengah menanti pembangunan empat kapal dengan ukuran 300 gross tonnage (GT). Saat ini pemerintah sedang membangun 1 kapal, sementara 1 kapal lainnya menyusul.
