Viral Pengadaan Tong Sampah Jerman Rp 9,6 M, Ini Penjelasan Kadis Lingkungan Hidup DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan tong sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjadi viral di media sosial. Sebab, Dinas LH membeli tong sampah buatan Jerman dengan total anggaran Rp 9,6 miliar untuk 2.600 tempat sampah.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan harga tersebut sebenarnya lebih murah dari pasaran.

"Kalau dibandingkan dengan toko online ini malah lebih mahal. Di sana bisa Rp 4,4 juta untuk satuannya dan itu buatan Cina yang belum bersertifikasi," ujar Isnawa ketika dihubungi, Minggu (3/6/2018).

Sementara harga satuan tempat sampah yang dibeli Dinas LH hanya sekitar Rp 3,6 juta.

Selain itu, tempat sampah yang dibeli Dinas LH memiliki standar internasional sehingga lebih berkualitas.

Penyedia tempat sampah yang melaksanakan pengadaan ini masuk dalam e-catalog. Isnawa mengatakan Dinas LH tidak menunjuk langsung perusahaan tersebut.

Baca juga: Fakta tentang Anggaran Pohon Plastik di Jakarta...

"Itu kan e-catalog ya, berarti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah) dong. Jadi bukan kami yang ketemu sama penyedia jasanya. LKPP kan sudah ngerti kualitasnya," ujar Isnawa.

Hal ini merupakan bagian dari modernisasi alat di Dinas LH. Isnawa menjelaskan pada 2016 pihaknya juga sudah membeli truk compactor sebanyak 91 unit. Truk ini bagian dari modernisasi alat karena Pemprov DKI tidak lagi menggunakan mobil bak terbuka untuk mengangkut sampah ke TPST Bantargebang.

Pada 2017, Dinas LH membeli tempat sampah seperti yang dibeli tahun ini sebanyak 1.000 unit ukuran 620 liter. Isnawa mengatakan tempat sampah itu merupakan 'pasangan' truk compactor.

Truk compactor bisa langsung mengangkat tempat sampah itu dan membuang isinya ke dalam truk secara otomatis. Tempat sampah tidak perlu diangkat oleh manusia untuk memindahkan sampah ke dalam truk.

Tahun 2017, Dinas LH juga membeli 75 truk compactor lagi.

"Nah di 2018 baru kita menambah lagi dustbin atau tempat sampahnya sebanyak 2.600 yang harganya Rp 9,6 miliar," ujar Isnawa.

Dalam pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, Isnawa mengakui anggaran yang disiapkan adalah Rp 12,5 miliar. Anggaran yang disiapkan lebih tinggi dari yang dibeli lewat e-catalog. Isnawa mengatakan itu merupakan efisiensi anggaran karena ternyata Dinas LH bisa mendapatkan harga lebih murah dari perkiraan awal.

"Hasil dari e-catalog setelah dilihat ternyata cukup Rp 9,6 miliar, ini kan efisiensi anggaran dan sisanya dikembalikan ke kas negara. Jadi bukan harga Rp 9,6 miliar lalu saya mark up jadi Rp 12,5 miliar," kata dia.

Selain itu, Dinas LH juga belum tentu membayar Rp 9,6 miliar. Pada akhirnya pembayaran akan disesuaikan dengan jumlah barang yang diterima nanti.

"Jadi kalau sampai batas yang ditentukan ternyata pengadaannya hanya Rp 8 miliar, ya segitu yang akan kita bayar," ujar Isnawa.