JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, Rabu (30/5/2018) siang, akan melaporkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Ombudsman RI.
"Atas polemik gaji Dewan Pengarah BPIP karena dianggap terlalu besar, maka MAKI akan mengadukan dugaan malaadministrasi dan cacat prosedur atas terbitnya Perpres 42 Tahun 2018 tentak Hak Keuangan BPIP," ujar Boyamin kepada Kompas.com, Rabu pagi.
Baca juga: Polemik Gaji BPIP, Yudi Latif Sebut Megawati cs jadi Korban
Laporan akan dilayangkan ke Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, oleh Boyamin seorang diri sekitar pukul 11.00 WIB.
MAKI berharap Ombudsman RI mampu memberikan koreksi atas Perpres tersebut sehingga polemik gaji Dewan Pengarah BPIP bisa segera diatasi.
Selain itu, Boyamin juga akan tetap memohon judicial review Perpres tersebut ke Mahkamah Agung, Kamis besok.
Baca juga: Yudi Latif: Pegawai BPIP Kesulitan Cicil Rumah dan Bayar Sekolah Anak
Boyamin menjelaskan, dalam konteks BPIP, gaji semestinya hanya diberikan pemerintah kepada kepala, deputi dan sebagainya yang bersifat fungsional.
Sementara, untuk jabatan dewan pengarah, penasehat atau apapun namanya yang sesuai fungsinya bersifat sukarelawan, hak keuangan yang diberikan kepadanya seharusnya bersifat kondisional.
"Misalnya hanya akomodasi saat berkegiatan, transportasi, uang penginapan atau uang rapat saja," ujar Boyamin.
Baca juga: Moeldoko Anggap Polemik Gaji Hanya untuk Melemahkan BPIP
Dalam permohonan judicial reviewnya ke MA, nanti, ia akan mendasarkan pada tiga undnang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dengan Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu ini, maka pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitas.
Baca juga: Jokowi: Gaji BPIP Bukan Hitung-hitungan dari Kita
Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.
Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.
Baca juga: Gaji Dirapel Setahun, Berapa yang Akan Diterima Megawati cs di BPIP?
Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.
Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.
