Sandiaga: "Car Free Day" Harus Bebas dari Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan area car free day di Jakarta harus bebas dari segala aktivitas politik.

Ia mengatakan, saat relawan satu tokoh politik menggelar kegiatan bernuansa politik di area car free day, relawan tokoh lain akan membalasnya.

Hal itu bisa terjadi berulang kali.

"Konsensusnya bahwa car free day itu harus bebas politik. Minggu lalu itu ada Pak Jokowi, relawannya, pasti akan dibalas minggu ini dengan ganti presiden, minggu depan pasti nanti ada relawannya Pak Jokowi lagi," ujar Sandiaga dalam program Kompas Petang seperti dikutip Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Baca juga: Kata Bawaslu soal Sejumlah Warga dengan Atribut #2019GantiPresiden di CFD

Sandiaga meminta warga turut memastikan tidak ada kegiatan apa pun yang bernuansa politik.

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang ditandatangani mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan area car free day harus bebas kegiatan politik.

Sejumlah warga tampak memakai baju dan kaus #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

"Car free day itu milik bersama. Jadi, masyarakat juga harus memastikan ke depan tidak ada friksi di antara kelompok masyarakat dengan bagaimana kami memastikan car free day itu bebas politik," katanya.

Baca juga: Sejumlah Warga Berkaus dan Topi #2019GantiPresiden Ramaikan CFD Jakarta

Sekumpulan orang membawa spanduk, memakai topi, dan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden di area car free day, Minggu (29/4)

Namun, tidak ada nama penggerak dalam atribut tersebut, baik dari lembaga atau dari partai.

Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang HBKB menyebutkan tidak boleh ada kegiatan politik di area car free day.

Bunyi pasal tersebut yaitu HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.