Akhir Bulan Ini, PKS Putuskan Nama Kader sebagai Cawapres Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Prabowo Subianto telah menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2019.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan siap berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo. Namun, dengan syarat, Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader PKS yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden.

Ketua DPP PKS Bidang Politik Hukum dan HAM Al Muzzammil Yusuf menuturkan bahwa partainya akan segera menyodorkan nama sebagai cawapres. Keputusan tersebut akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro PKS pada 20 April 2018.

"Sampai saat ini, kira-kira akhir April ini saya kira nama itu sudah akan keluar. Tapi kalau ditanya sekarang saya belum bisa menyampaikan karena memang dari Majelis Syuro terakhir belum ada persidangan. Baru ada persidangan sekitar 20 April nanti," ujar Muzzammil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Presiden PKS Akan Berjuang agar Kadernya Digandeng Prabowo Subianto)

Adapun sembilan kader PKS yang dimaksud adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Muzzammil mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berdialog dengan Prabowo untuk menentukan siapa figur cawapres dari sembilan nama tersebut.

Selain itu, tim internal PKS juga akan mengkaji siapa saja figur yang dinilai akan memberikan efek elektoral tertinggi.

"Tentu kami juga mendialogkan dengan Pak Prabowo siapa dari sembilan nama itu. Tentu beliau dan tim Gerindra menghitung siapa yang paling kuat memberikan dukungan kemenangan," kata Muzzammil.

Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapannya saat diberi mandat oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2019.

(Baca juga: Ingin Koalisi Besar, Gerindra Minta PKS Hargai Parpol Lain soal Cawapres bagi Prabowo)

Mandat tersebut diberikan Gerindra kepada Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang berlangsung di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).

"Prabowo Subianto menegaskan menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun koalisi pilpres. Prabowo memerintahkan semua kader turun bersama rakyat. Siang dan malam berjuang dengan rakyat," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis, Rabu (11/4/2018).

Sementara itu, dalam pidato pembukaan Rakornas, Prabowo menyatakan kesiapannya maju sebagai capres jika diberi mandat partainya. Ia menyatakan, dirinya pemegang mandat semua kader Gerindra di Indonesia.

"Dengan segala tenaga saya, dengan segala jiwa dan raga saya, seandainya Partai Gerindra memerintahkan saya maju dalam pemilihan presiden yang akan datang, saya siap melaksanakan tugas tersebut," kata Prabowo.

Gerindra cukup berkoalisi dengan PKS untuk mengusung capres-cawapres. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(Baca juga: Politisi PDI-P: Gerindra Baru Beri Mandat kepada Prabowo, Bukan Deklarasi Capres)

Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 digelar serentak, ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.

Jumlah kursi Gerindra dan PKS di DPR saat ini sebanyak 113 kursi atau 20,18 persen.

Namun, Gerindra juga menginginkan berkoalisi dengan partai-partai yang belum memastikan dukungannya di Pilpres 2019.

Saat ini ada tiga partai yang belum memastikan dukungan, yakni PAN, PKB dan Demokrat. Sementara masing-masing parpol memiliki keinginan agar kadernya bisa maju dalam Pilpres.