Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Politisi PDI-P Bantah Ada Masalah Antara Partai dan Presiden Jokowi

27 Maret 2018   18:32 Diperbarui: 27 Maret 2018   18:32 259
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Anggota Komisi III sekaligus politisi PDI-P Junimart Girsang

Anggota Komisi III sekaligus politisi PDI-P Junimart GirsangJAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Junimart Girsang membantah pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menyebut adanya permasalahan antara PDI-P dan Jokowi. Junimart menilai pernyataan Rachlan tersebut aneh dan tidak berdasar.

"Tidak mungkin PDI-P itu renggang antarkader sendiri. Semua para pemain politik ini harus paham Pak Jokowi itu petugas partai, kader PDI-P," ujar Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

"Ya aneh-aneh saja dia (Rachlan) bikin statement. Kan enggak mungkin renggang. Di mana renggangnya? Beliau (Presiden Jokowi) kader yang klotokan lagi," ucapnya.

(Baca juga: Demokrat: Hubungan Kami dengan PDI-P Tak Baik)

 

Junimart juga membantah anggapan PDI-P membatasi komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai lain, termasuk Demokrat.

Menurut Junimart, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak pernah mengintervensi komunikasi politik Presiden Jokowi dengan partai lain.

"Justru Ibu Ketua Umum tidak pernah intervensi, beliau welcome dengan sikap-sikap yang diambil Presiden apabila membangun komunikasi dengan elit partai lain. Itu ajaran Bung Karno," kata Junimart.

Sebelumnya Rachland menyebut pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menunjukkan adanya permasalahan antara PDI-P dan Jokowi.

(Baca juga: Hasto Bantah PDI-P Coba Pisahkan Jokowi dengan Demokrat)

Menurut Rachland, Hasto kerap menyerang Demokrat tanpa dasar yang jelas. Sementara Presiden Jokowi tak pernah menyerang Demokrat.

Hasto sempat mengungkit slogan Partai Demokrat pada 2019 silam, yaitu "Katakan Tidak pada Korupsi" saat membantah pernyataan terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang proyek tersebut sebesar 500.000 dollar AS.

Akibatnya, Partai Demokrat bereaksi atas pernyataan itu. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menilai, pernyataan Hasto itu aneh dan menggelikan karena dinilai menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun