JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan bakal membela haknya untuk tetap menduduki jabatan Wakil Ketua MPR.
DPP Golkar sebelumnya memutuskan menerima usulan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin.
Mahyudin menyinggung aturan Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Dalam UU tersebut, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan.
Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud apabila diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.
(Baca juga : Ini Alasan Golkar Ajukan Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Mahyudin)
Sehingga, menurut Mahyudin, meski partai menginginkan pergantian, hal itu tak bisa terjadi jika tidak memenuhi syarat tersebut.
"Saya tidak mau berkonflik. Tapi saya akan membela diri dan hak saya. Partai Golkar kan bukan punya Pak Airlangga sendirian, milik semua termasuk saya," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).
![Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto usai menghadiri acara di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (6/11/2017).](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/03/19/tele-5aaf5a8ecaf7db7e7e49e1e2.jpeg?t=o&v=770)
Mahyudin menegaskan belum menyetujui rencana pergantian tersebut.
(Baca juga : Mahyudin Menolak Mundur dari Kursi Wakil Ketua MPR dan Digantikan Titiek Soeharto)
Ia mengaku, diberi tahu alasan pergantian dirinya di Pimpinan MPR sebagai upaya penyegaran dan rotasi biasa serta dirinya tengah disiapkan untuk jabatan lain seperti menteri.
Namun, menurut dia, bukan itu alasan sesungguhnya.
"Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi, penyegaran, supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan omong kosong aja yang begitu," kata Mahyudin.
Ia menyatakan, rumor yang beredar justru menunjukan pergantian Wakil Ketua MPR ini merupakan bargaining antara Airlangga dengan Titiek agar putri Presiden Suharto itu tak maju sebagai Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kemarin.
"Bahwa ada rumor (waktu munaslub) bergaining politik. Mbak Titiek mau maju (jadi Ketua Umum Golkar). Airlangga pengennya aklamasi, supaya (Mbak Titiek) tidak maju, bargainingnya begitu," lanjut Mahyudin.
(Baca juga : Ketum Golkar Ingin Titiek Soeharto Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Mahyudin)
Sebelumnya, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyetujui usulan pergantian wakil ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar.
Nama Titiek Soeharto diusulkan menjadi wakil ketua MPR menggantikan Mahyudin.
"Rapat pleno tadi salah satunya menyetujui pergantian wakil ketua MPR kepada Titiek Soeharto," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat ditemui seusai rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018) malam.
 Ace mengatakan, pergantian tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kader Partai Golkar yang menginginkan adanya keterwakilan perempuan di pimpinan MPR.
"Ini hanya pergantian biasa-biasa saja di dalam Partai Golkar, di samping memang ada aspirasi bahwa pimpinan MPR mesti ada perempuan juga," kata Ace.
Ia memastikan usulan pergantian tersebut tidak akan menimbulkan konflik di internal partai. Sebab, kata dia, Airlangga telah berbicara dengan Mahyudin.
 Mahyudin, kata Ace, telah memahami alasan partai terkait pergantian posisinya sebagai wakil ketua MPR.
"Ketum sudah berbicara dengan Pak Mahyudin. Pak Mahyudin bisa memahami apa yang menjadi alasan partai meminta kepada beliau untuk mendapatkan penugasan lain," ujar Ace