Soal Pertemuan Jokowi-PSI, Ombudsman Tak Mau Terjebak Langkah Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, Ombudsman akan hati-hati dalam menanggapi laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia yang membicarakan Pilpres 2019 di Istana Kepresidenan.

ACTA akan melaporkan pertemuan Presiden Jokowi dan PSI yang membahas Pilpres di Istana Kepresidenan ke Ombudsman, atas dugaan maladministrasi Istana Kepresidenan.

Namun, Laode Ida khawatir, rencana laporan ACTA dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik. 

"Itu jangan-jangan hanya move politik saja," ujar Laode kepada Kompas.com, Senin (5/3/2018).

"Saya menduga Ombudsman ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu saja. Tentunya itu tidak baik," kata dia.

(Baca juga: Laporkan Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman, ACTA Dinilai Salah Alamat)

Apabila ACTA benar-benar melayangkan laporan, Laode memastikan akan memverifikasi laporan tersebut apakah masuk dalam kewenangan Ombudsman atau tidak.

"Mesti kami verifikasi dua hal. Administrasinya dan substansinya. Dua-duanya poin ini juga mesti berdasarkan data. Setelah lolos verifikasi, baru dibawa ke pleno," ujar Laode.

Berdasarkan pemberitaan di media massa, Laode sudah mengetahui materi aduan yang rencananya dibawa ACTA ke Ombudsman. Ia mengatakan, jika benar-benar mengadu dengan materi itu, Ombudsman baru pertama kali menerima aduan dengan obyek seperti yang dilaporkan ACTA.

"Sebelumnya belum ada laporan seperti itu," ujar Laode.

"Dulu pernah ada laporan, meski tidak serupa, yakni pengaktifan kembali Pak Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), padahal dia sudah status tersangka. Kalau itu, memang maladministrasi dengan kategori melanggar hukum. Tapi kalau pertemuan Jokowi dengan PSI, apa yang dilanggar?" kata dia.

(Baca juga: Duga Ada Maladministrasi, ACTA Akan Lapor Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman)

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman berpendapat, ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi dengan PSI. Sebab, pertemuan tersebut diduga membahas pemenangan Pemilihan Presiden 2019 di Istana Kepresidenan.

Rencananya, laporan dugaan maladministrasi akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) pukul 14.00 WIB siang.

Habiburokhman telah membantah bahwa ACTA memiliki motif politik dalam melaporkan pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman.

"Kalau ada tendensi politik, tentu selama ini teman-teman buktikan kami pure organisasi yang tidak punya tendensi politik apa pun. Kami bergerak secara swadaya selama ini," ujar Habiburokhman.

(Baca: Lapor Pertemuan Jokowi-PSI ke Ombudsman, ACTA Bantah Ada Motif Politik)

Habiburokhman menegaskan bahwa yang dilaporkan oleh ACTA ke Ombudsman bukan Presiden Joko Widodo, melainkan peristiwa pertemuan tersebut.

"Yang kami laporkan ke Ombudsman adalah peristiwanya, bukan personalnya," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra itu.

Adapun pertemuan Jokowi dan PSI yang dimaksud terjadi pada pada Kamis (1/3/2018) sore pukul 15.00 WIB di Istana. Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany.

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden 2019. Salah satunya adalah strategi pemenangan Jokowi melalui media sosial.