Survei Jokowi Turun akibat Ekonomi, Ini Tanggapan Sekjen PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi datar hasil survei Median, yang memperlihatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo menurun ke angka 35 persen karena masalah ekonomi.

Padahal, menurut Median, pada Oktober 2017 masih di angka 36,2 persen.

"Ya survei itu kan patokan saja. Tapi intinya adalah harapan rakyat. Partai sebelum rakernas (rapat kerja nasional) sudah menyerap aspirasi rakyat. Itulah yang akan kami bahas (di Rakernas)," kata Hasto saat ditemui di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Ia mengatakan, PDI-P akan terus berupaya menyerap aspirasi rakyat untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia.

Saat ditanya apakah akan menggaet calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi dari kalangan ekonom yang memahami seluk beluk persoalan ekonomi, Hasto tidak menjawab secara pasti.

(Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Menurut dia, PDI-P tentu akan mencari sosok cawapres yang memiliki spirit pembangunan ekonomi berdikari.

"Ya kami kan melihat persoalan pokok bangsa ini yang nanti akan dibahas (di Rakernas). Tentunya nama yang punya kemampuan untuk menggelorakan semangat berdikari," ucap Hasto.

"Mana yang punya kemampuan, memiliki keberanian dalam membangun martabat dan kehormatan bangsa melalui jalan terjal dan sulit, tapi penuh keyakinan sebagai seorang pemimpin. Itu yang nanti kami akan cari," kata dia.

Dalam survei Median pada Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Kemudian, dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

Masih berdasarkan survei Median, masalah ekonomi juga menjadi masalah yang paling meresahkan publik.

Kesenjangan ekonomi Indonesia menjadi hal yang paling banyak dikhawatirkan responden (15,6 persen). Selanjutnya, responden juga mengaku resah dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi (13,1 persen) dan tarif listrik yang tinggi (9,7 persen).