 Diberitakan, sejumlah partai politik menolak usulan mengangkat perwira Polri menjadi penjabat gubernur. Secara khusus menolak Irjen (Pol) Mochammad Iriawan jika diangkat sebagai penjabat gubernur Jawa Barat.
Ditolak parpol
 Salah satu partai politik yang menolak adalah Partai Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin meragukan netralitas Polri jika pejabat aktifnya menjadi penjabat gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
 Apalagi di Jawa Barat, ada anggota kepolisian yang menjadi peserta pilkada, yakni Komjen (Pol) Anton Charliyan sebagai bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan.
Maka Didi berpendapat kurang patut jika pejabat kepolisian diangkat menjadi penjabat gubernur.
Baca juga : Demokrat Ragukan Netralitas Jenderal Polri jika Jadi Penjabat Gubernur
 Sementara, PDI-P sendiri merasa geram. Sebab, penolakan perwira Polri sebagai penjabat gubernur itu bergulir ke isu bahwa PDI-P menggunakan alat negara untuk memenangkan Pilkada.
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak terima jika partainya disebut menggunakan alat kekuasaan demi memenangkan Pilkada 2018 melalui pengangkatan perwira Polri sebagai penjabat gubernur.
 Hasto balik menuding balik bahwa pihak-pihak yang memunculkan isu tersebut mungkin mempunyai pengalaman pernah menggunakan alat negara demi menang Pilkada.
 "Kepada pihak yang berpikir itu merupakan bagian dari pemenangan segala cara, mungkin masa lalunya mereka pernah punya pengalaman menggunakan alat-alat kekuasaan demi menang," ujar Hasto di sela acara pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDI-P di Depok, Jawa Barat, Minggu (28/1/2018).
