"Jangan Sampai Publik Menilai Ini Bagian 'Bergaining' Politik La Nyalla..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampouw mendorong La Nyalla Matalitti proaktif melaporkan dugaan permintaan mahar politik oleh Prabowo Subianto kepada dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jerry berpendapat, jika La Nyalla sendiri tidak proaktif menuntaskan perkara itu, persepsi publik terhadap La Nyalla justru akan mengarah ke negatif.

 "Jangan sampai publik menilai itu (pernyataan La Nyalla soal Prabowo) adalah bagian dari bargaining politik lain yang sedang dimainkan oleh La Nyalla sendiri. Dia harus membawa kasus itu ke Bawaslu untuk diusut," ujar Jerry dalam sebuah wawancara di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Absen Panggilan Bawaslu Jatim, La Nyalla Kirim Utusan

Jerry melihat setelah mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto meminta mahar politik, beberapa waktu lalu, La Nyalla mulai menurunkan tensinya. Ia dikhawatirkan akan mengarah agar Bawaslu tidak memroses pernyataannya tersebut.

Di sisi lain, Jerry melihat pernyataan La Nyalla itu sebenarnya merupakan pintu masuk yang tepat untuk mengungkap praktik mahar politik yang selama ini jauh dari pengamatan penegak hukum.

Apalagi, Bawaslu diyakini akan pasif bekerja jika korban mahar politik seperti La Nyalla tidak aktif melaporkan dan memberikan informasi lengkap terkait kasus tersebut.

Baca juga : Bawaslu: Kalau Tak Ada Bukti dari La Nyalla, Malu Juga Panggil Prabowo

 "Kami sih berharap tidak ada lagi praktik mahar politik seperti itu. Maka pihak seperti La Nyalla itu harus terus maju dan memberi kemudahan bagi Bawaslu untuk mengungkap kasus itu. Ini supaya memberi efek jera," ujar Jerry.

Sebelumnya diberitakan, La Nyalla memutuskan untuk tidak lagi menjadi kader Gerindra. La Nyalla mencurahkan kekesalannya kepada Prabowo Subianto yang meminta uang Rp 40 miliar. La Nyalla yang tidak memenuhinya, Prabowo kemudian disebut marah dan membatalkan pencalonannya.

 La Nyalla diketahui mendapatkan surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember lalu. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember.

Baca juga : La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP- GERINDRA/ Pilkada/2017 tersebut dijelaskan bahwa La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra. Karena itu, selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan.

Salah satu kelengkapan pemenangan, ucap La Nyalla, ia sempat diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jatim.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (10/12/2017), bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.