JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh agama di Papua, John Djonga menyebut bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih tinggi di sejumlah wilayah Papua terjadi di tingkat pengecer.
"Di eceran. Harganya bisa Rp 30.000. Bahkan dua sampai tiga bulan lalu sampai Rp 75.000," kata John saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/12/2017) malam.
Keluhan soal harga BBM yang mahal ini sebelumnya disampaikan John dalam seminar tentang Papua yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Peraih Yap Thiam Hien Award ini menyebut, program BBM satu harga hanya berjalan saat Jokowi melakukan blusukan ke tanah Papua.
Namun, dua minggu setelah kepulangan Jokowi, harga BBM kembali naik. Hal ini dirasakan langsung oleh John setelah kunjungan Jokowi akhir tahun lalu di Yahukimo dan masih terus dirasakan hingga saat ini.
Saat dihubungi Kompas.com, John menegaskan lagi, bahwa mahalnya harga BBM yang ia maksud terjadi di tingkat pengecer, bukan di lembaga penyalur resmi Pertamina.
(Baca juga: Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua)
Harga BBM yang mahal ini juga terjadi di daerah terpencil, diantaranya Yahukimo dan Wamena, dan Jayawijaya.
Hal ini disampaikan John menanggapi adanya warganet yang mengunggah struk pembelian BBM di sebuah SPBU di Jayapura, Ibukota provinsi Papua, dengan harga yang sama dengan di Jawa.
"Memang bukan di pom bensin. Saya lihat ada reaksi dari teman-teman mereka tunjukkan foto struk itu di Jayapura," ujar pria kelahiran Flores yang sejak 1985 menetap di Papua ini.
John mengakui di wilayah terpencil di Papua sudah ada penyalur resmi Pertamina, namun jumlahnya tidak banyak.
Di Wamena misalnya, kota dengan 249,31 kilometer persegi, menurut John, hanya memiliki dua penyalur resmi Pertamina. Stok BBM di dua penyalur itu juga sangat terbatas.
Warga yang mau membeli BBM harus memiliki kupon untuk mencegah pemborongan dan penimbunan. Namun, meski cara ini sudah diterapkan, tetap saja stok BBM di dua penyalur resmi itu cepat ludes.
"Kita baru mau isi bensinnya sudah habis. Solarnya juga begitu. Terpaksa beli di pengecer," ujar John.
(Baca juga: Harga BBM di Papua Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua, Ini Komentar Istana...)
John mengatakan, sampai saat ini ia tidak mengetahui darimana pengecer mendapatkan stok BBM untuk dijual, apakah dari agen resmi Pertamina atau ada jalur lain.
Harga di tingkat pengecer ini bisa naik hingga berkali-kali lipat. John menyayangkan kondisi ini di tengah langkah pemerintahan Jokowi yang menggembor-gemborkan BBM satu harga.
"Dulu kan Pak Jokowi bilang kalau naiknya masih Rp 10.000 kita toleransi, tapi lebih dari itu sudah tidak bisa. Itu sudah berlebihan. Sekarang kan Rp 25.000 keatas. Bahkan 3 bulan lalu kami beli Rp 75.000 di Wamena, pegunungan tengah," ujarnya.
John menegaskan bahwa ia bicara soal kondisi harga BBM di Papua ini bertujuan baik. Dengan informasi ini, diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa mencari solusi dan memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM di Papua.
John menyesalkan ada pihak-pihak yang tidak mempercayainya di media sosial.
"Kita beri informasi malah ada teman yang bilang ini hoax tipu tipu. Ini sungguh-sungguh terjadi. Bukan hoax sepeti yang mereka bilang. Ini kita mau berjalan baik" kata dia.
Jawaban Pertamina
Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan mengatakan, harga BBM di lembaga penyalur resmi Pertamina sudah sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai BBM satu harga.
Namun dia juga mengakui saat ini masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan; yakni solusi untuk keberadaan pengecer atau pihak penjual di luar lembaga penyalur resmi Pertamina.
Masalahnya adalah adanya pengecer atau penjual non-resmi dengan harga jual yang tidak bisa dikontrol dan cenderung mencari keuntungan berkali lipat.
(Baca juga : BBM di Papua Disebut Kembali Mahal, Ini Jawaban Pertamina)
Eko menambahkan salah satu solusi yang telah ditempuh Pertamina adalah dengan terus menyediakan stok sesuai kebutuhan di daerah yang masuk dalam program BBM Satu Harga.
“Seperti di Yahukimo, pengiriman menggunakan kapal dengan supply point dari jobber Timika, beberapa bulan terakhir SPBU kompak menambah sarana penyimpanan BBM sehingga bisa memuat lebih banyak BBM maka tidak pernah lagi terjadi kekosongan BBM di SPBU Kompak”, terang Eko.
Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan bantuan untuk mengawasi dan mencegah adanya orang yang memborong BBM dan menguras stok lembaga penyalur resmi Pertamina.
"Dalam hal ini peranan pemerintah daerah sangat vital dalam hal mengatur, mengawasi dan mencegah pengecer agar tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak sehingga stok lembaga penyalur menjadi tipis sehingga membuka peluang para pengecer tersebut menjual BBM dengan harga tinggi," ujarnya.
Respon Presiden
Sementara, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mendapatkan laporan dari Pertamina jika pelaksanaan program BBM satu harga di Provinsi Papua tidak berjalan dengan baik.
"Pertamina sudah saya perintahkan (mengawasi program BBM satu harga). Tapi dari Pertamina sendiri enggak ada informasi mengenai itu (ketidakstabilan harga BBM)," ujar Presiden Jokowi di sela blusukan di proyek Bandara Nabire, Papua, Rabu (20/12/2017).
(Baca juga : Jokowi Tanggapi Keluhan Harga BBM Papua, Laporkan, Itu Saya Kejar)
Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta siapa saja yang mengetahui bahwa program BBM satu harga di Papua tidak berjalan baik, untuk melapor kepadanya.
"Kalau ada, tolong (dilaporkan) atau dicek di lapangan sajalah di mana. Akan kami perbaiki. Kalau dapat, laporkan di mana, itu yang saya kejar," ucap Jokowi.
Presiden Jokowi melanjutkan, program BBM satu harga sebenarnya tidak hanya diberlakukan di Papua saja. Namun, program itu juga di berjalan di sejumlah provinsi lain yang akseptabilitasnya sulit, misalnya di Kalimantan Utara dan Maluku Utara.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta publik harap maklum jika dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal.
"Biasalah dalam awal-awal sebuah program. Karena ini ada di banyak tempat, tidak hanya di Papua saja. Memang perlu monitoring, kontrol yang kuat sehingga kalau dapat laporan di mana ya itu yang saya kejar," ujar Jokowi.