JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dan keterbukaan informasi. Sandi menganalogikan pemerintahan yang transparan itu dengan istilah "open kimono".
"Kami 'open kimono'. Open kimono itu istilah, enggak ada yang kami tutup-tutupi, kami buka semuanya. Kalau di Indonesia 'open kebaya' lah," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/12/2017) malam.
Sandi menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka keterbukaan informasi yakni dengan menerapkan berbagai sistem elektronik.
"Keterbukaan informasi publik Pemprov DKI Jakarta sekarang sudah semuanya elektronik, e-catalog, e-budgeting, e-musrenbang, Qlue, open data, semua lengkap di Jakarta," kata dia.
Baca juga : Perubahan di Balai Kota, Benarkah Anies-Sandi Mulai Tertutup dengan Media?
Jumat malam, Komisi Informasi DKI Jakarta memberi penghargaan kepada badan publik di Jakarta yang berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi badan publik pada 5 kategori, yakni dinas, badan, kabupaten/kota, satuan, dan badan usaha milik daerah (BUMD). Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi.
Dari 48 badan publik, ada 16 badan publik yang mengembalikan kuesioner dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut. Komisi Informasi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada badan publik terbaik di masing-masing kategori.
Baca juga : Penjelasan Sandiaga soal Ruang Tamu Balai Kota yang Kini Ditutup Tirai
Badan publik yang mendapat penghargaan antara lain Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Satpol PP, dan Kawasan Berikat Nusantara.
Sandi berharap seluruh semua badan publik berpartisipasi pada tahun-tahun berikutnya.
"Ini catatan buat saya sama Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan), tahun depan harus kami tingkatkan. Ini baru pertama, tahun depan mudah-mudahan 100 persen," ucap Sandi.