Kebijakan Trump soal Jerusalem Dikhawatirkan Picu Kemarahan Kelompok Radikal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dikecam negara-negara dunia, khususnya negara Islam. 

Peneliti terorisme dari the Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, kebijakan itu berpotensi menjadi stimulan bagi lahirnya kemarahan.

"Kebijakan itu melukai nalar dan hati umat Islam sedunia. Itu mempertajam eksistensi penjajahan Israel atas tanah Palestina," ujar Harits melalui keterangan pers, Kamis (7/12/2017). 

Baca: Din Syamsuddin Ajak Umat Beragama Tolak Sikap AS Terkait Jerusalem

"Kebijakan itu berpotensi memunculkan kemarahan dunia Islam. Tidak terkecuali yang datang dari kelompok yang dianggap radikal," lanjut dia. 

Harits khawatir kemarahan dengan segala wujud ekspresi itu cepat atau lambat bakal hadir di penjuru dunia, khususnya di Palestina sendiri. Targetnya, tentu saja simbol Amerika Serikat.

Ia juga mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk siaga. Selain negara dengan berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia juga masih menjadi tempat kelompok Islam radikal berkegiatan. 

"Di Indonesia, potensi umat Islam akan bereaksi keras juga terbuka lebar," kata Harits.

"Kebijakan Trump ini sulit dan bisa menjadi bom waktu yang bisa mengoyak kedamaian yang menjadi impian banyak pihak, terutama di Indonesia," lanjut dia. 

Kuncinya, ada pada arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo merespons isu Jerusalem ini. Harits berpendapat, Indonesia harus merespons isu ini dengan tepat, hati-hati, dan tidak mengurangi ketegasan terhadap hal yang prinsipil.

Baca juga: PBNU Anggap Pengakuan AS atas Jerusalem Ganggu Stabilitas Perdamaian Dunia

Dengan cara ini, diharapkan mampu mengakomodasi suara umat Islam di Indonesia serta mereduksi reaksi-reaksi yang tidak diharapkan, seperti kekerasan atau bahkan teror.

"Pemerintah diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi umat Islam Indonesia dan itu otomatis bisa mereduksi aksi-aksi anarkis, bahkan teror dari komponen tertentu yang masih tidak puas dengan situasi saat ini," ujar Harits. 

Diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

"Sudah saatnya untuk secara resmi mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel," ujar Trump.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Jerusalem Picu Demonstrasi Massa

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. 

Dia mengklaim Pemerintah AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Baca: Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Jerusalem

Presiden Jokowi beserta pemimpin sejumlah negara mengecam keras kebijakan tersebut. Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara Islam untuk menentang kebijakan Trump itu. 

Hasil penggalangan dukungan itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan menggelar sidang di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017. Presiden Jokowi bakal hadir dalam sidang tersebut.