Pengacara Novanto Laporkan Lebih dari 25 Pimpinan KPK ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara tersangka kasus E-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi, mengaku sudah melaporkan lebih dari 25 orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke polisi. Hal ini diakui Fredrich saat diwawancarai Najwa Shihab.

 "Bukan 25, lebih. Nanti kalau sudah ada SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan), saya cerita. Semua penyidik KPK," kata Fredrich seperti ditayangkan dalam akun YouTube Najwa Shihab, Jumat (24/11/2017).

 Namun, Fredrich enggan mengungkapkan lebih jauh atas dasar apa 25 penyidik KPK tersebut dilaporkan ke kepolisian.

 "Itu masih rahasia. Saya hanya buka kalau ada SPDP, atau sudah penangkapan saya kasih tahu," katanya.

Baca juga: Mahfud MD: Dokter Setya Novanto Harus Diperiksa, Pengacaranya Juga

Selain itu, Fredrich juga mengaku sudah melaporkan 32 akun media sosial yang dianggap membuat meme menghina kliennya. Namun, Fredrich mengklaim bahwa Cyber Crime polri melakukan pengembangan dan menemukan lebih banyak lagi akun yang diduga menghina Setya Novanto.

 "Saya laporkan 32, 'enggak bener ini pak' mereka bilang. Ada 69 yang sudah identik penghinaan pencemaran nama baik," ucap Fredrich.

 Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz yang hadir dalam acara tersebut menilai aneh apabila polisi melakukan pengembangan. Sebab, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik merupakan pengaduan absolut.

 "Apa yang ada di aduan itulah yang diproses. Beda dengan tindak pidana biasa penyidik bisa mengembangkan ke aktor lainnya," ucap Donal.

Baca juga: Pengacara: Setya Novanto Stres Berat, Pandangan Matanya Kosong

 Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

 Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

 Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut. Saat ini, Novanto memang tengah melakukan upaya praperadilan atas masalah hukum yang menjeratnya.