Nurdin Halid: Hari Ini Kita Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid memastikan Setya Novanto tak akan lagi menjabat sebagai ketua DPR RI per Selasa (21/11/2017).

Keputusan untuk menarik Novanto dari posisi Ketua DPR akan diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang digelar Selasa siang.

Novanto yang sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR.

"Hari ini pasti kita putuskan untuk menarik Pak Setya Novanto dari jabatan ketua DPR," kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Selasa Siang, Golkar Putuskan soal Usul Munaslub Gantikan Novanto)

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017). Pertemuan ini digelar atas permintaan DPP Golkar untuk membahas status Setya Novanto yang menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Nurdin mengakui, apabila mengikuti azas hukum yang ada, pihaknya akan mengedepankan azas praduga tak bersalah menunggu proses hukum terhadap Novanto yang bersifat berkekuatan hukum tetap. 

Namun, azas itu tidak boleh menyandera kepentingan yang lebih besar.

(Baca juga : Menanti Ketua DPR Baru Pengganti Novanto...)

Nurdin mengatakan, jabatan Ketua DPR adalah jabatan politis yang strategis untuk kepentingan rakyat. Jabatan ini berkaitan dengan fungsi anggaran dan legislasi.

"Kita tidak mungkin membiarkan DPR, sekalipun di sana juga ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan, tetapi Golkar tidak mau menyandera," ucap Nurdin.

Terkait pengganti Novanto di DPR, Nurdin menegaskan bahwa partainya memiliki banyak sosok mumpuni.

"Insya Allah pasti ada figur yang punya kapasitas kompetensi dan kredibel untuk menjadi ketua DPR," katanya.

Selain membahas posisi Ketua DPR, lanjut Nurdin, rapat pleno siang ini juga akan membahas posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kemungkinan akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum yang dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum definitif melalui Munaslub.