Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Sekjen Golkar Pastikan Tak Ada Rapat Pleno Penonaktifan Setya Novanto

2 Oktober 2017   15:15 Diperbarui: 2 Oktober 2017   15:23 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar mengklarifikasi beredarnya surat pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien atas nama DPP Golkar

Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar mengklarifikasi beredarnya surat pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien atas nama DPP GolkarJAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan rapat pleno penonaktifan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak digelar hari ini, Senin (2/10/2017).

"Tidak ada. Tidak ada (rapat pleno) hari ini," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin siang.

Partai Golkar baru akan mengagendakan rapat pleno antara 27 atau 28 Oktober 2017 mendatang.

Sekalipun nantinya rapat pleno digelar, Idrus juga memastikan tidak membahas penonaktifan Setya Novanto. Rapat lebih membahas soal  elektabilitas Partai Golkar secara umum.

Diketahui, rekomendasi penonaktifan Novanto itu muncul dari tim kajian elektabilitas yang dipimpin Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Golkar Yorrys Raweyai.

(Baca juga: Nurdin Halid Tegaskan Kepemimpinan Novanto di Golkar Tetap Dievaluasi)

Tim kajian elektabilitas menyarankan agar Partai Golkar segera menunjuk pelaksana tugas ketua umum sebagai pengganti Novanto. Sebab, elektabilitas Partai Golkar terjun bebas sejak Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Idrus menegaskan, kajian  elektabilitas  tersebut tidak sah. Sebab, kajian  elektabilitas seharusnya disertai dengan survei dari pihak independen sebagai pemenuhan atas asas akuntabilitas.

"Jadi memang  yang seperti inilah yang kadang-kadang saya  enggak ngerti. Mestinya  kan ada (survei dari pihak independen). Kalau ada, baru kita cukup data," ujar Idrus.

Idrus juga memastikan Setya  Novanto sendiri yang akan memimpin rapat pleno nantinya usai dinyatakan benar-benar sehat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun