Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengajak semua fraksi untuk berunding kembali terkait lima isu krusial, terutama terkait presidential threshold.
"Kalau mau menggunakan presidential threshold, pertanyaannya mau menggunakan yang mana? Karena yang 2014 sudah digunakan Gerindra saat mencalonkan Pak Prabowo (Subianto) dan PDI-P mencalonkan Pak Jokowi," ujar Muzani.
"Apakah kita mau menggunakan tiket yang telah kita robek, yang telah kita gunakan di pertunjukan demokrasi sebelumnya?" kata dia.
PAN munculkan opsi ketiga
Namun, saat pembahasan mengerucut kepada polarisasi 20-25 persen dan 0 persen, Fraksi Partai Amanat Nasional kembali memunculkan opsi kompromi, yaitu 10 persen.
Saat menyampaikan pandangan fraksi, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan bahwa PAN secara mendasar ingin Pemilu 2019 tanpa presidential threshold.
"Tetapi kami juga membuka dialog untuk memunculkan opsi lain. Jika tidak 0 persen atau 20 persen, mungin bisa di angka 10 persen," ucap Yandri.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H