Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Pemindahan Ibu Kota Muncul dari Pengalaman Jokowi Pimpin Jakarta

7 Juli 2017   09:15 Diperbarui: 7 Juli 2017   09:17 401
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia.JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota yang kini tengah bergulir, tidak terlepas dari ide Presiden Joko Widodo.

"Ya memang pak Presiden pernah juga melontarkan ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017) malam.

Menurut Teten, ide pemindahan ibu kota muncul dari pengalaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ucap Teten.

Di sisi lain, lanjut Teten, pemerintah ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Memindahkan ibu kota ke wilayah tengah Indonesia dinilai bisa menjadi solusi pemerataan.

"Kan ada banyak alternatif misalnya Kalimantan daerahnya masih luas tidak ada gempa. Saya kira bagus," ucap Teten.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?)

Pemerintah juga berkaca pada negara-negara yang sudah memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnisnya. Amerika Serikat misalnya, memindahkan ibu kota dari New York ke Washington. Contoh yang lebih dekat, Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra.

"Saya kira itu wacana yang bisa terus didalami di perkaya. Saya kira beban Jakarta ini terlalu berat karena kota dagang tapi kota pemerintahan juga," ucapnya.

Sementara terkait pembiayaan, Teten mengatakan bahwa tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bisa mencari alternatif skema pembiayaan bekerjasama dengan swasta.

"Bisa di luar APBN," kata Teten.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun