Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Ada Megawati dan Ma'ruf Amin, Ini 9 Pengarah UKP Pancasila

7 Juni 2017   10:00 Diperbarui: 7 Juni 2017   11:32 381
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Megawati SoekarnoputriJAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Untuk posisi Kepala UKP-PIP, Jokowi memercayakan kepada Yudi Latif.

Sejak awal, Yudi membantu pemerintah menyusun pembentukan UKP-PIP ini.

Sementara, untuk posisi Pengarah, Jokowi memilih 9 orang, dua di antaranya adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.

Selain itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PBNU Sa'id Aqil, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Ada pula tokoh Kristen Andreas Annangguru Yewangoe, tokoh yang mewakili agama Hindu Wisnu Bawa Tenaya, dan serta perwakilan agama Budha, Sudhamek.

Baca: Tanpa Pancasila,Tidak Ada Indonesia

Sebelumnya, Jokowi menyatakan keinginannya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melibatkan sekaligus merangkul semua elemen dalam program penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila.

"Kami ingin melibatkan semuanya. Karena pemikiran-pemikiran ke depan memang harus melibatkan semuanya," ujar Jokowi, dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017). 

Elemen itu termasuk merangkul pihak-pihak yang mengkritisi pembentukan UKP-PIP.

Prinsipnya, penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila yang akan dikerjakan UKP-PIP dilakukan berdasarkan asas musyawarah. 

Meskipun ada dinamika yang muncul, pemerintah tetap akan mengelolanya dengan baik.

"Semuanya kita ajak musyawarah. Semuanya kita ajak bicara. Bahwa ada yang setuju dan tidak setuju, ya itulah berdemokrasi. Beda pendapat dalam demokrasi itu biasa," ujar Jokowi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun