Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Bagaimana Masa Depan Program Ahok-Djarot Setelah Anies-Sandi Menjabat?

22 Mei 2017   14:15 Diperbarui: 26 Januari 2018   12:26 919
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/5/2017).

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/5/2017).JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki wewenang penuh atas anggaran tahun 2018.

Secara otomatis, program dan kebijakan yang masuk dalam APBD DKI 2018 merupakan program Anies dan Sandiaga.

"Tahun 2018 itu sudahfull gubernur terpilih sampai 2022 nanti," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/5/2017).

(Baca juga: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Rapat Tertutup dengan Pemprov DKI)

Lalu, bagaimana masa depan program-program yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, misalnya program bedah rumah?

Saefullah mengatakan, program bedah rumah yang berlangsung di Cilincing akan diteruskan hingga selesai.

Pada tahun 2018 nanti, barulah ada penyesuaian terhadap program Anies-Sandi. "Anies-Sandi kan juga punya program rumah misalnya rumah DP 0, lalu konsep rusun di DKI Jakarta kan masih dibutuhkan," ujar Saefullah.

Ia mengatakan, rumah susun masih menjadi kebutuhan pokok warga Jakarta meski sudah bukan era Ahok-Djarot.

Nantinya, bisa saja pembagian rusun ke warga Jakarta disesuaikan dengan program Anies-Sandi.

"Kan sama-sama butuh rusun, nanti packaging-nya seperti apa bisa dibicarakan. Mau DP 0, mau sewa, nanti bisa dibicarakan," ujar Saefullah.

Begitu pun dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus milik Anies-Sandi. Saefullah mengatakan, konsep KJP yang lama pada era Ahok-Djarot masih akan dilanjutkan.

Namun, ada penyesuaian kembali dengan program Anies-Sandi. "Jadi tetap ada tapi ditambahin 'plus'. Seperti apa plusnya? Apakah pesertanya yang bertambah? Atau keterjangkauan sasarannya yang ditambah? Atau usianya? Nah ini masih dibicarakan," ujar Saefullah.

(Baca juga: Djarot Akan Bicarakan Kebijakan Saat Terima Anies-Sandi)

Terkait pembangunan transportasi seperti mass rapid transit (MRT) danlight rail transit (LRT), Saefullah menjamin program itu akan berlanjut. Sebab, itu merupakan program strategis nasional.

"Itu kan program strategis nasional. MRT mesti dilanjutkan, veldrome juga program strategis nasional. LRT juga harus diteruskan," ujar Saefullah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun