JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki wewenang penuh atas anggaran tahun 2018.
Secara otomatis, program dan kebijakan yang masuk dalam APBD DKI 2018 merupakan program Anies dan Sandiaga.
"Tahun 2018 itu sudahfull gubernur terpilih sampai 2022 nanti," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (22/5/2017).
(Baca juga: Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Rapat Tertutup dengan Pemprov DKI)
Lalu, bagaimana masa depan program-program yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, misalnya program bedah rumah?
Saefullah mengatakan, program bedah rumah yang berlangsung di Cilincing akan diteruskan hingga selesai.
Pada tahun 2018 nanti, barulah ada penyesuaian terhadap program Anies-Sandi. "Anies-Sandi kan juga punya program rumah misalnya rumah DP 0, lalu konsep rusun di DKI Jakarta kan masih dibutuhkan," ujar Saefullah.
Ia mengatakan, rumah susun masih menjadi kebutuhan pokok warga Jakarta meski sudah bukan era Ahok-Djarot.
Nantinya, bisa saja pembagian rusun ke warga Jakarta disesuaikan dengan program Anies-Sandi.
"Kan sama-sama butuh rusun, nanti packaging-nya seperti apa bisa dibicarakan. Mau DP 0, mau sewa, nanti bisa dibicarakan," ujar Saefullah.
Begitu pun dengan program Kartu Jakarta Pintar Plus milik Anies-Sandi. Saefullah mengatakan, konsep KJP yang lama pada era Ahok-Djarot masih akan dilanjutkan.