(Baca: Kapolri: Kita Bersatu Lagi, Warga Jakarta)
Meski demikian, Syaiful menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, yakni penegakan hukum. Oleh sebab itu, Presiden meminta tokoh lintas agama turut andil dalam mendinginkan situasi di masyarakat.
Seiring dengan itu, para tokoh lintas agama yang berkiprah di masing-masing ormas keagamaan itu diminta mendukung pemerintah dalam memperkuat Pancasila.
"Melalui majelis-majelis keagamaan seperti inilah salah satu potensial yang paling utama untuk membantu ke arah itu ya," ujar Syaiful.
Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mendukung langkah Presiden menginstruksikan TNI dan Polri untuk menindak tegas pihak yang menggangu NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
"Siapa saja, kalau dia menghina pancasila, tidak patuh pada koridor NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka dia tidak boleh hidup di Indonesia. Itu kesepakatan yang sudah kita sepakati sejak berdirinya negara," kata Ma'ruf, usai pertemuan.
Ma'ruf mengatakan, yang terpenting adalah penegakan hukum dilakukan sesuai dengan koridor hukum.
Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faisal Zaini menyampaikan dukungan serupa. PBNU, kata dia, sejak awal memang berkomitmen setia mengawal Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
"PBNU mengajak semua pihak untuk menahan diri agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan perpecahbelahan bangsa. Perbedaan harus bisa kita jadikan sebagai khazanah yang justru memperkokoh tali ukhuwah, bukan malah memecah belah," ucap Helmy.
Sebagai langkah nyata mendukung pemerintah, Helmy memastikan PBNU secara pro aktif akan membangun halaqah kebangsaan dengan berbagai elemen bangsa
(Baca: MUI Minta Masyarakat Santun dalam Sampaikan Pendapat)