JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais menantang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk beradu data dengan pihak yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta.
Ia menyampaikan, saat ini para penolak sudah memiliki data terkait kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi jika reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.
"Kalau di media secara sangat lugas dan cukup jelas, tokoh nelayan dan lain-lain bersedia dengan senang hati gimana kalau Pak Luhut adu data," ujar Amien seusai menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Anies Ingin Buat Pelabuhan di Pulau Reklamasi
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi.
Terlebih, kata dia, Luhut yang pertama kali menantang pihak penolak reklamasi untuk beradu data.
Amien mengatakan, saat itu para penolak menyanggupinya, namun Luhut mengatakan datanya masih disiapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudharat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa enggak," ujar Amien.
"Kalau argumen kami dipatahkan, silakan reklamasi lanjut. Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies (Baswedan) dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," lanjut Amien.
Luhut sebelumnya mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
(baca: Luhut Minta Anies-Sandi Tanggung Jawab jika Jakarta Tenggelam karena Stop Reklamasi)
Namun, Luhut mengingatkan proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam.
"Kalau mau distop ya bikin aja situ stop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5/2017).
Luhut mengatakan, berdasarkan kajian, tanah Jakarta akan tenggelam 8-23 cm apabila proyek pembangunan reklamasi dan tanggul laut raksasa tidak dilaksanakan.
"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya," kata dia.
(Baca: Sandiaga Tegaskan Lagi, Pihaknya Tolak Reklamasi)
Luhut tak menjawab saat ditanya apakah ada rencana pertemuan dengan Anies-Sandi dalam waktu dekat untuk membicarakan proyek reklamasi.
Namun, ia menegaskan, reklamasi ini memiliki landasan hukum yang kuat.
Keputusan Presiden untuk membangun proyek reklamasi sudah diteken mulai dari Presiden kedua Soeharto hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Bukan zamannya Pak Jokowi lho, jangan dikaitkan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya melanjutkan Keppres dari Pak Harto kemudian Pak SBY. Jadi landasan hukumnya sangat kuat," ujar dia.
Penghentian proyek reklamasi menjadi salah satu janji Anies-Sandi saat kampanye.
Sandiaga mengatakan bahwa proyek reklamasi hanya menguntungkan pihak tertentu.
"Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi)," ujar Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017) lalu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H