Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Jokowi Perintahkan Panglima-Kapolri Tindak Tegas Pengganggu Persatuan

16 Mei 2017   16:45 Diperbarui: 16 Mei 2017   23:27 1005
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Presiden Joko Widodo bersama tokoh Iintas agama di Istana Merdeka, Jakarta (6/5/2017)JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberi perintah khusus kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat bertemu dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

"Saya juga sudah perintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata Jokowi dalam jumpa pers usai pertemuan.

Selain didampingi oleh Panglima dan Kapolri, Jokowi juga didampingi tokoh lintas agama saat menyampaikan pernyataannya.

Tokoh lintas agama yang hadir yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Ignatius Suryo Hardjoatmodjo, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T Hutabarat-Lebang.

Hadir juga Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia Uung Sendana L Linggarjati.

Ketua Umum PBNU Sa'id Aqil Siradj dan Ketua PP Muhammadiyah juga diundang, namun berhalangan hadir. Meski begitu, kedua ormas itu mengirimkan perwakilan.

Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini dan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bakhri mewakili NU dan Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam terbesar di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta masyarakat Indonesia menghentikan gesekan yang terjadi belakangan ini.

Jokowi menegaskan, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul memang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus sesuai koridor hukum, Pancasila dan UUD 1945.

"Dan harus berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Jokowi.

(Baca juga: Jokowi: Semua Warga Sama dalam Hukum, Tidak Ada Terkecuali)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun