Dinamika hampir serupa pun terjadi setahun kemudian, bahkan muncul sinyalemen penyusunan anggaran APBD 2016 dimonopoli eksekutif dalam artian adalah Pemrov DKI. Untungnya, kejadian pada 2015 tidak terulang pada pembahasan APBD DKI 2016 dan berhasil disahkan dengan menggunakan peraturan daerah.
Salah satu keberhasilan Ahok dalam dua tahun tersebut adalah penerapan e-budgeting yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, efisiensi realisasi dan transparansi anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Penelitian yang dilakukan Universitas Bakrie, Lita Khaerunisa Nugraheni (2016) mendapati bahwa penyusunan e-budgeting dalam aktivitas anggaran Pemprov DKI Jakarta telah membantu mengefisiensikan realisasi APBD yakni membuat proses aktivitas anggaran dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian anggaran menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan Pemprov Jakarta dalam mencapai realisasi anggaran.
Seluruh data dari tahap usulan sampai berakhirnya tahun anggaran telah terintegrasi dan tersimpan dengan baik sehingga apabila diperlukan pencarian asal-usul anggaran dan pelaksanaanya dapat dengan cepat didapatkan melalui sistem e-budgeting.
Halaman selanjutnya: Terjebak isu menengah
Terjebak isu menengah
Sayangnya, politik anggaran bukan sesuatu yang mudah dikomunikasikan kecuali di tingkat kelas menengah. Hal ini disadari Ahok dengan menggenjot program infrastruktur yang terintegrasi dengan program sosial yang dapat dinikmati masyarakat di kelas bawah.
Dari mana uang program-program itu? Dana tanggung jawab sosial dari swasta (CSR) di luar APBD (non bujeter).
Harapan Ahok jelas, senada dengan James Michael Curley, Wali Kota Boston legendaris di era 1913-1951 yang dikenal dengan kebijakannya mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat kelas bawah dan membangun Boston sebagai kota yang maju dan manusiawi. Sementara Ahok melokalisasi ide tersebut sebagai program yang menyasar otak, perut dan dompet warga Jakarta.
Pola Curley yang dijuluki Rascal King karena kegarangannya melawan bandit-bandit Boston itu berhasil dan dikenang sebagai Curley Effect, sebaliknya Ahok gagal. Kenapa? Curley diuntungkan dengan posisinya yang lebih dominan secara rasial dan agama. Hal penting yang tidak dimiliki Ahok.
Pada sisi lain, jika kita kembali pada kekerasan sikap Ahok dalam politik anggaran, maka sangat jelas siapa pihak yang selama ini terganggu termasuk tentunya partai penguasa DPRD DKI yang pada tahap awal pencalonan cagub pun bersengketa dengan Ahok. Hanya campur tangan Ibu Ketua Umum partai tersebut yang memaksa "kapak perang" itu dikubur sementara.