JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang memenangani Pilkada DKI 2017 berdasarkan hasil real count KPU DKI, memastikan akan tetap menerapkan e-budgetting saat memimpin Jakarta periode 2017-2022.
E-budgetting merupakan salah satu mekanisme dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kami prinsip gini, transparansi, good governance akan (diteruskan), bahkan akan kami tingkatkan dari open data menjadi open governance," kata Anies di Posko Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat sistem e-budgeting yang hanya memungkinkan sejumlah orang tertentu bisa melakukan input program ke dalam APBD. Yang bisa mengakses adalah pihak-pihak tertentu yang memiliki password.
Dengan demikian, oknum-oknum eksekutif dan legislatif tidak bisa memasukan anggaran siluman dalam APBD DKI.
Biasanya, input program ke dalam sistem e-budgeting dilakukan bersama-sama di ruangan Bappeda.
"Jadi ini standar Pak Basuki sekarang, insya Allah Anies-Sandi akan taruh lebih tinggi lagi. Di situ warga masyarakat melihat perubahan nyata ke depan," kata Sandiaga.
Baca juga: Ahok: E-budgeting APBD Tetap Jalan, Kecuali Gubernurnya Tidak Mau
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik membantah bahwa dia menolak sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD. Taufik mengatakan tak mempermasalahkan password e-budgeting dipegang oleh pihak selain Pemprov DKI Jakarta seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"E-budgeting harus ada. Menurut saya e-budgeting baik untuk transparansi ke semua pihak yang berkepentingan. Pembahasan APBD juga terbuka untuk umum," kata Taufik.
Baca juga: Cegah Korupsi APBD, KPK Dorong Penerapan E-Budgeting