Jika Novanto Tak Bijak, Nasib Golkar Diyakini Bakal seperti Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap kenegarawan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinanti. Hal itu diperlukan agar suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2019 tak anjlok.

Kekalahan Golkar pada Pilkada DKI Jakarta dinilai sedikit banyak berpengaruh pada elektabilitas partai.

Kasus hukum yang kini menyeret nama Novanto juga menjadi perhatian bagi Golkar.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai bahkan menyebut Novanto hampir pasti ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Novanto terseret kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Penyidikan kasus itu masih dikembangkan KPK.

(baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

Diserang kasus korupsi, Partai Demokrat pernah kehilangan banyak suara di 2014. Sekalipun tak melibatkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, namun anjloknya suara partai tak terhindarkan.

Tak menutup kemungkinan hal serupa bisa terjadi pada Golkar.

"Apalagi jika itu (isu kasus korupsi menyeret) pemimpin partai," kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu yang juga Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta Lely Arrianie saat dihubungi, Selasa (25/4/2017).

(baca: 6 Fakta Sidang E-KTP, Cerita Perjalanan Suap ke Setya Novanto sampai Auditor)

Ia memahami kekhawatiran yang muncul di internal Partai Golkar. Terlebih, pada masa lalu Ketua Umum Partai Golkar selalu terkena masalah.

Aburizal Bakrie pernah tersangkut kasus lumpur Lapindo, Akbar Tandjung bahkan pernah hingga ditahan.

Sikap bijak dan kenegarawanan Novanto dinanti. Jika status hukum sudah jelas, Novanto disarankan untuk melepaskan jabatannya sebagai langkah penyelamatan partai.

"Kalau sudah jelas statusnya mungkin bisa mengambil sikap kenegarawanan untuk bisa, 'saya menghadapi kasus ini dengan bijak, dengan tenang, tanpa gangguan apa-apa. Sehingga memutuskan menyerahkannya kepada pelaksana tugas.' Jadi tidak grasak-grusuk, karena akan membuat Golkar makin terpuruk," ujar Lely.

(baca: Saksi E-KTP Sebut Setya Novanto Dapat Bagian 7 Persen)

Di samping itu, kata dia, tokoh-tokoh senior partai juga diharapkan memberikan andil yang lebih besar serta akomodatif kepada seluruh pihak.

Sebab, dari beberapa kasus terlihat bahwa Golkar tampak tak memiliki tokoh pemersatu.

"Golkar punya banyak tokoh-tokoh besar yang bisa jadi mediator yang mulai sekarang mereka jangan ketemu satu pihak saja, tapi semua pihak diakomodasi," tuturnya.