"Capek. Saya sangsi (konflik) akan cepat selesai. Saya sih berharap ada sikap dewasa dan negarawan dari para senator itu sehingga masalah bisa tuntas," ujar Faiz (27), Karyawan Swasta.
Sementara itu, warga lainnya, Nicky (24) berpendapat bahwa DPD sebagai wakil rakyat seharusnya bisa lebih menghabiskan energi mereka untuk mengurusi kepentingan rakyat alih-alih memperebutkan kekuasaan.Â
Terlebih, putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap turut dipermasalahkan. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa konflik dua belah kubu sangat politis.
"Sudah kacau sih nih wakil rakyat enggak lagi menjalani esensi dari wakil rakyat itu sendiri. Kalau niatnya memang kerja untuk rakyat ya enggak bakal ada lah ribut-ribut kekuasaan kayak gini, toh yang penting kinerja mereka as a whole team kan, bukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak," ucap Nicky.
Adapun warga lainnya, Diaz (23) menilai animo publik sudah tersita dengan gelaran Pilkada Serentak 2017 terutama Pilkada DKI Jakarta.
Sedangkan DPR masih berkutat pada sejumlah kepentingan. Dengan kondisi-kondisi tersebut, DPD menjadi salah satu lembaga yang dianggap bisa menjadi alternatif pengawas Pemerintahan. Namun dengan kisruh tersebut, pengawasan dinilai tak akan maksimal.
"DPD yang harusnya punya andil dalam fungsi pengawasan juga main gontok-gontokan terus siapa yang mengawasi pemerintah? Pemerintah juga bisa jadi otoriter, sewenang-wenang," kata Diaz.
"Ini negara demokrasi. Enggak usah gontok-gontokan lah kayak anak kecil, kayak anak TK," sambungnya.
Konflik tak berujung
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus melihat kisruh di internal DPD belum menunjukan titik terang akan berakhir.
Rapat paripurna dengan Oesman Sapta sebagai pimpinan, menjadi salah satu bukti bahwa aksi penolakan terhadap pimpinan baru masih ada.