Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Anas Urbaningrum Minta Anggota Demokrat Loloskan Anggaran E-KTP

3 April 2017   14:15 Diperbarui: 4 April 2017   15:28 267
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng.JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ikut mendorong persetujuan anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Anas pernah memerintahkan agar anggota Fraksi Demokrat yang berada di Badan Anggaran (Banggar) DPR, untuk meloloskan usulan anggaran senilai Rp 5,9 triliun.

 Hal itu dikatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017).

 "Setelah bertemu pengusaha Andi Narogong, Anas memanggil Mirwan Amir yang merupakan Wakil Ketua Banggar," ujar Nazaruddin, kepada majelis hakim.

 Anas memerintahkan supaya program e-KTP didukung dalam pembahasan usulan anggaran. Setelah disepakati, nantinya akan dikomunikasikan kepada semua pimpinan Banggar.

(Baca: Nazaruddin: Anggaran E-KTP Disepakati di Ruang Fraksi Demokrat)

 Menurut Nazar, Badan Anggaran DPR kemudian memanggil Kementerian Dalam Negeri selaku pengusul anggaran.

Saat itu, disepakati untuk anggaran tahap awal e-KTP sebesar Rp 6 triliun, dan akan diberikan secara bertahap.

 "Setelah disepakati, Mustoko Weni ketemu saya, Ignatius Mulyono dan Andi Narogong. Dibicarakan mengenai pola pembagian uang ke teman-teman di DPR," kata Nazar.

 Menurut Nazar, dalam proyek e-KTP, persetujuan Komisi II DPR dikendalikan oleh Ignatius Mulyono dan Mustoko Weni.

Kemudian, dari pihak pengusaha dikendalikan oleh Andi Narogong.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun