Mohon tunggu...
Kompas.com
Kompas.com Mohon Tunggu... Administrasi - Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita Indonesia terlengkap menyajikan berita politik, ekonomi, tekno, otomotif dan bola secara berimbang, akurat dan terpercaya.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Pihak yang Disebut Terima "Fee" E-KTP Lapor Polisi, Bisakah Diproses?

20 Maret 2017   16:15 Diperbarui: 21 Maret 2017   02:00 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melaporkan dua terdakwa kasus e-KTP dan pengusaha bernama Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumay (10/3/2017).

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Andi menyampaikan kepada Sugiharto bahwa untuk kepentingan penganggaran di DPR, ia akan memberikan uang sebesar Rp 520 miliar kepada beberapa pihak. Salah satunya kepada Marzuki sebesar Rp 20 miliar.

Namun, Marzuki menganggap Andi membuat keterangan palsu dengan membawa-bawa namanya.

"Saya kan punya keluarga, saya punya sahabat, saya punya anak-anak didik, jelas ini menghina saya secara pribadi. Kehormatan saya betul-betul terhina," ujar Marzuki.

(Baca: Marzuki Alie: Kehormatan Saya Betul-betul Terhina)

Setelah itu, pada Senin siang, giliran anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng yang melaporkan Andi ke polisi dengan sangkaan yang sama.

Dalam surat dakwaan, Melchias yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI disebut menerima fee sebesar 1,4 juta dollar AS.

Bahkan, Melchias mengajak orang-orang yang keberatan namanya dicatut segera melapor ke polisi.

"Saya berharap teman-teman yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya, ya datang melapor supaya tidak jadi bola liar fitnah memfitnah dalam negara ini yang merusak nama baik," kata Melchias.

(Baca: Melchias Mekeng Ajak Nama-nama Lain dalam Kasus E-KTP Melapor ke Polisi)

Dalam kasus e-KTP, kedua terdakwa diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Korupsi terjadi sejak proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun