Catatan menarik terselip usai Jokowi melontarkan pernyataannya soal politisasi SARA di acara Hanura itu. Setelah 138 hari tidak tampil bersama di hadapan publik, Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu kembali dalam acara itu.
Pernyataan Jokowi tentang politisasi agama dan pertemuan Jokowi dengan Basuki ini menjadi dua momen penting, bahkan cenderung menjadi peristiwa penuh makna yang menghiasi dinamika politik Indonesia.
Tercatat, pertemuan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terakhir itu terjadi 30 September 2016 lalu. Saat itu, Basuki mendampingi Presiden Jokowi meninjau proyek light rail transit (LRT) di kawasan Tol Jagorawi dan MRT di bawah Bundaran HI.
(Baca: Jokowi-Basuki, 139 Hari yang Lalu dan Sekarang...)
Pentingnya pertemuan Jokowi dan Basuki itu seolah-olah dirasakan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
Maka dari itu, tidak heran. saat acara sesi foto bersama di penghujung acara partainya, OSO—sapaan akrab Oesman—spontan memanggil Basuki untuk berfoto bersama-sama di atas panggung. Padahal, acara sesi foto itu awalnya hanya diperuntukkan bagi para pengurus baru partai dan Presiden Jokowi. Melihat itu pun, Jokowi tidak keberatan.
Bahkan, Basuki atau yang populer disapa Ahok itu mengambil posisi foto di samping Jokowi. Rupanya, publik tak butuh waktu lama lagi untuk melihat Jokowi dan Basuki tampil bersama.
(Baca: Jokowi Acungi Jempol atas Cepatnya Pembangunan Simpang Susun Semanggi)
Selang sehari, Jokowi dan Basuki kembali tampil bersama, yakni saat Jokowi blusukan meninjau proyek Simpang Susun Semanggi dan proyek mass rapid transit (MRT) di 300 meter di bawah Jalan Jenderal Sudirman.
Bedanya, jika dalam blusukan terakhir Jokowi lebih banyak mengobrol berdua dengan Basuki, kali ini hampir tidak ada momen "intim" antara mantan orang nomor satu dan dua di Ibu Kota yang sama-sama diusung PDI Perjuangan itu.
Pengamatan Kompas.com, sejak menginjakkan kaki untuk kali pertama ke proyek Simpang Susun Semanggi sekitar pukul 10.45 WIB, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo, dan Gubernur Basuki.