"Pertemuan masa relawan Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno pada pada Sabtu, 26 November 2022 kemarin dapat dibilang unjuk kekuatan Jokowi, itu sesuatu yang tidak dapat ditampikan"
Mungkinkah pertemuan dengan relawan itu menjadi tanda bahwa peran Jokowi di pilpres 2024 patut diperhitungkan secara pribadi?
Jokowi yang pasca purna menjadi presiden di tahun 2024 mengaku akan kembali ke kota kelahiranya Solo, Jawa Tengah menjadi rakyat biasa dan menjalani kehidupan sebagaimananya seorang pensiunan presiden.
Akan tetapi, mengapa Jokowi mengumpulkan relawannya kembali di GBK pada 26 November kemarin? Bukankah ini semua menjadi teka-teki bahwa; tetap saja ada kekuatan relawan jokowi yang juga akan mampu di mobilisasi suaranya di pilpres 2024 nanti?
Semua itu, apakah relawan Jokowi sendiri untuk melegitimasi dunia politik bahwa post presiden, "Jokowi". Dirinya punya daya tawar kekuatan yang signifikan melalui pendukung sebelumnya seperti relawannya tersebut sebagai kunci memenangkan capres yang akan berlaga di pilpres 2024 nanti?
Maka dengan Jokowi yang sedikit banyaknya punya kekuatan selain dari pada dirinya yang merupakan politikus PDIP. Tanpa mobilisasi PDIP, Jokowi bukan ketua umum PDIP dapat dikatakan dirinya tak punya kekuatan yang dominan di PDIP.
Yang mana sampai saat ini dominasi Ketua umum PDIP Megawati masih menjadi yang terdepan titahnya di PDIP untuk di ikuti keputusannya tidak hanya oleh kader tetapi juga simpatisan PDIP itu sendiri di akar rumput.
Mengandalkan relawannya, mungkinkah Jokowi melalui relawannya dapat menjadi "king maker" presiden 2024? Dimana kekutan rewlaan Jokowi cukup solid dalam mobilisasi suara politik, arti kata Jokowi masih diperhitungkannya sebagai kompas relawannya dalam hal dukung mendukung Capres 2024?
Kepentingan "Post" Kekuasaan Â
Jika melihat bagaimana potensi politik sendiri yang dapat mencapai hal mengatur anggaran sampai dengan lebih 2500 T setiap tahun pendapatan Negara di Indonesia. Memang post kepentingan kekuasaaan politik begitu penting dipikirkaan jika orang-orang yang ada dalam kekuasaan itu purna jabatan termasuk presiden dan mentri-mentri yang di dominasi orang-orang partai politik di dalammnya.
