Tidak dipungkiri dalam semesta wacana politik Indonesia, satu sisi dipuji disisi lain dikritik itu sudah biasa.
Tetapi mungkin sudah menjadi dasarnya menjadi politikus nasibnya demikian antara dipuji dan dikritik, maka orang-orang yang saat ini menjabat jabatan public juga harus terima jika menjadi polemik.
Sebagai pejabat public sendiri menurut saya memang harusnya tidak takut untuk dikritik baik oleh masyarakat atau lawan politik.
Sebab pejabat public sendiri yang dinilai adalah dampak dari kerjanya yang memang berkontribusi membuat perubahan bagi masyarakat.
Bukankah orang-orang yang akan membuat perubahan sendiri sering mendapat cibiran dan itu adalah hal yang biasa terjadi?
Maka dengan ramainya Tri Rismaharini saat baru-baru mengisi jabatan barunya sebagai mensos dengan blusukan ke DKI Jakarta.
Tidak jarang dan santer dilakukan oleh pengamat politik dan lawan politik dimaknai sebagai siasat berpolitik di masa-masa berikutnya seperti pemilu dan sebagainya.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai mantan Wali Kota Surabaya itu tak sekadar bekerja sebagai Mensos. Jerry melihat ada manuver politik yang dilakukan Ketua DPP PDIP tersebut menuju ajang pemilu berikutnya tidak lain adalah pigub DKI 2022.
Selain itu kritik juga datang dari Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyindir aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta. Menurutnya, Risma mungkin lupa telah menjadi menteri dan menganggap dirinya masih sebagai seorang wali kota.
Tidak luput politikus lain seperti Fadli Zon juga mengkritisi apa yang dilakukan oleh Mensos Tri Rismaharini yang blusukan di Jakarta meski tidak menuding secara langsung.
Fadli Zon berpendapat  blusukan merupakan sebuah hal yang bagus. Namun, menurutnya, pejabat negara yang kecanduan melakukan blusukan harus diperiksa karena dikhawatirkan mengalami gangguan gila pencitraan.
