Polemik naik gaji yang DPRD DKI ajukan memang terdengar sumir ditengah kondisi ekonomi yang sedang memburuk dikala pandemi covid-19.
Seperti diketahui tunjangan ASN DKI Jakarta sendiri dipotong sebeasr 50% dengan adanya pandemi covid-19. Maka mendengar kabar tersebut DPRD DKI naik gaji dan tunjangan Ahok atau Basuki Tjahaya Purnama langsung naik pitam.
Geramnya Ahok disampaikan dalam sebuah video di kanal Youtube pribadinya, Panggil Saya BTP.
Di video tersebut, Ahok berbincang mengenai kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPRD dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.
Ahok juga menyampaikan setelah membaca tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta Rp. 110 Jt, dirinya ngamuk kata ahok dalam video pribadinya.
Untuk itu dalam video bersama Ima, Ahok meminta Ima blak-balakan mengenai gajinya tersebut.
Kepada Ahok, Ima sendiri mengaku sebulan mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp108.854.900 sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.
Namun, penghasilan bersih yang Ima terima setelah dipotong pajak sebesar Rp73.063.500 sejak tahun 2017 lalu.
Mungkinkah gaji dan tunjangan yang sudah cukup besar berserta tunjangannya diterima DPRD DKI Jakarta memang layak untuk dinaikan?
Jika Ahok Gubernur
Memang tidak siapapun, wakil rakyat seharusnya peka terhadap kondisi rakyat saat ini dimasa pandemi covid-19 yang terjadi pelambatan ekonomi.
Memang kenaikan gaji dan tunjangan ini masih kabar burung, tetapi mau kabar apapun itu kenaikan gaji para wakil rakyat tentu adalah hal yang sangat sensitif ditengah krisis akibat pandemi covid 19.
"Seharusnya DPRD DKI mencontohkan hal yang tidak sensitive dengan kenaikan gaji. Sebab bisa saja jika gaji DPRD DKI Jakarta naik, karena memang terendus media, akan diikuti oleh daerah-daerah lain".
Menanggapi kenaikan gaji tersebut Ahok lewat video pribadinya, secara jujur ia terang-terangan jika dirinya gubernur DKI Jakarta tidak akan setuju dengan tambahan tunjangan DPRD DKI.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sendiri mengklaim bahwa usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 menambah kegiatan untuk kepentingan  masyarakat, bukan gaji anggota yang santer diberitakan.
Saya kira jika memang untuk kenaikan gaji ataupun tunjangan DPRD DKI Jakarta, sangat tidak elok ditengah krisis seperti ini menganggarkan kenaikan gaji sedangkan rakyat sendiri sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
