Sudah satu tahun periode Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf. Memang sebelumnya Jokowi pada saat sesudah pelantikanya pada tahun 2019 mengeluarkan pernyataan yang meyakinkan.
Dimana Presiden Jokowi usai terpilih kembali dalam pernyataannya akan menjabat presiden tanpa beban di periode kedua pemerintahaannya bersama Ma'aruf Amin sebagai Wakil Presiden.
Tentu yang di maksud Jokowi tanpa beban adalah memimpin tanpa kepentingan lagi dalam menjadi seorang presiden di periode kedua.
Karena nantinya Jokowi tidak akan maju lagi menjadi presiden dan dapat sepenuhnya melakukan yang terbaik untuk negara tanpa kepentingan dikte politik.
Namun, apakah demikian dalam memimpin "Jokowi" tanpa ada beban kepentingan politik saat ini?
Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai kondisi diperiode dua ini memang seharusnya membebaskan Jokowi dari tekanan politik dari partai pengusungnya.
Tetapi hingga detik ini, dalam anggapan Karyono, realitas Jokowi lepas dari belenggu partai politik tak semulus klaimnya yang lalu.
Dimana mentri-mentri di pemerintahan jokowi-maaruf banyak merangkul figure-figure berlatar belakang partai politik.
Pada Kabinet Indonesia Maju, sebanyak 17 kursi menteri diisi sosok dari unsur parpol. Partai pengusung Jokowi seperti PDI Perjuangan dapat empat kursi, Golongan Karya tiga kursi, Partai Kebangkitan Bangsa tiga kursi, Nasdem tiga kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan satu kursi.
Sebanyak dua kursi menteri bahkan diberikan kepada partai lawan Jokowi di dua pilpres 2014 dan 2019 berturut-turut, yakni Partai Gerindra.
Prabowo Subianto diberi jabatan Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ini artinya setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol.
